Rabu, 1 April 2020

Usulan RUU Bali Diajukan ke Kemendagri

- 5 Desember 2019, 19:31 WIB
KETUA Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI La Nyalla Mahmud Mattalitti (kanan) menerima draft usulan Rancangan Undang-Undang (RUU) Tentang Provinsi Bali berserta naskah kajian akademik dari Gubernur Bali Wayan Koster (kiri) dalam audiensi di kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa, 26 November 2019. Menurut Gubernur Wayan, UU tentang Provinsi Bali untuk memperkuat keberadaan Bali dengan kekayaan dan keunikan adat-istiadat, tradisi, seni, budaya, dan kearifan lokal yang telah terbukti menjadi daya tarik masyarakat dunia.*/ANTARA /

Menanggapi hal itu, Tito Karnavian merespon positif usulan tersebut, karena masih dalam kerangka NKRI dan tidak memberatkan dari segi anggaran, dengan mempertimbangkan untuk didorong pada Program Legislasi Nasional pada tahun 2020-2025.

Menurut dia, kajian akademik sudah lengkap.

Begitu juga poin-poin yang menjadi usulan pemekaran tidak bertentangan dengan filosofi dari Pemerintah Pusat. "Saya kira ini akan lebih mudah untuk didorong," ujarnya.

Ia menilai, usulan Rancangan UU tersebut jika ditinjau dari aspek hukum tepat untuk dilakukan mengingat UU yang dipakai Provinsi Bali dianggapnya tidak lagi relevan dengan konstitusi.

“Kita juga melihat tidak aneh-aneh, malah banyak menguntungkan dan dilihat dari dasar hukum juga tidak sesuai, ini alasan yang sangat realistis saya kira," ujarnya.

Menurut Tito, kondisi saat ini sudah berbeda. "Negara kita adalah NKRI di bawah dasar negara Pancasila, UUD 1945. Nah, itu saya kira salah satu alasan perlu adanya UU tentang Provinsi Bali, di bawah NKRI dan UUD 1945,” ujarnya.

loading...

Tito menambahkan, kekuasaan dan pengakuan terhadap pengembangan potensi budaya dan wisata juga menjadi salah satu alasan di balik Rancangan UU Provinsi Bali.

“Intinya adalah memberikan keleluasan dan pengakuan terhadap adanya dalam rangka pengembangan potensi wisata budaya,” ujarnya.

Sejalan dengan hal itu, Mendagri juga melihat Rancangan UU Provinsi Bali akan memberikan ruang gerak untuk Otoritas Bali dalam mengembangkan potensi wisata budaya dan kearifan lokal untuk berkontribusi terhadap PAD maupun devisa negara.***

Halaman:

Editor: Siska Nirmala

Tags

Komentar

Terkini

Terpopuler

Pikiran Rakyat Media Network

X