Selasa, 10 Desember 2019

Ridwan Kamil Pastikan Tidak Akan Merevisi SK UMK 2020

- 2 Desember 2019, 20:40 WIB
RIBUAN buruh berkumpul untuk menuju Gedung Sate, di Monumen Perjuangan Rakyat Jabar, Jalan Dipatiukur, Kota Bandung, Senin, 2 Desember 2019.* /ADE BAYU INDRA/PR

BANDUNG, (PR).- Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil memastikan pihaknya tidak akan merevisi Keputusan Gubernur Jawa Barat No. 561/Kep.983-Yanbangsos/2019 Tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK)di Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 tertanggal 1 Desember 2019.

Meski empat hari ke depan ribuan Serikat pekerja atau buruh melakukan aksi unjuk rasa di Gedung Sate menuntut pemerintah untuk merevisi salah satu diktum yaitu diktum tujuh pada SK tersebut yang memberi celah untuk perusahaan padat karya tidak menerapkan UMK.

"Enggak mau revisi poin 7, cukup itu saja," ujar Ridwan ketika ditemui di Pusdai, Jalan Supratman, Kota Bandung, Senin, 2 Desember 2019.

Baca Juga: Beredar Surat Keputusan Gubernur Jabar Soal UMK 2020

Untuk diketahui, poin ke tujuh pada SK Gubernur Jabar soal UMK 2020 membeberkan, Dalam hal Pengusaha tidak mampu membayar Upah Minimum Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, maka dapat mengajukan penangguhan Upah Minimum Kabupaten/Kota kepada Gubemur Jawa Barat melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat, paling lambat 20 Desember 2019, dengan ketentuan sebagai berikut:

a. selama permohonan penangguhan masih dalam proses penyelesaian, Pengusaha yang bersangkutan tetap membayar upah yang biasa diterima pekerja;

b. dalam hal permohonan penangguhan ditolak, Pengusaha wajib membayar upah kepada pekerja paling kurang sebesar Upah Minimum Kabupaten/Kota Tahun 2020 sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, terhitung mulai tanggal 1 Januari 2020;

c. dalam hal permohonan penangguhan disetujui, Pengusaha wajib membayar upah kepada pekerja, sesuai besaran yang temantum dalam persetujuan penangguhan Upah Minimum Kabupaten/Kota Tahun 2020, yang ditetapkan dengan Keputusan Gubemur Jawa Barat; dan

d. dalam hal pengusaha temmsuk industri padat karya tidak mampu membayar Upah Minimum Kabupaten/Kota Tahun 2020 sebagaimana dimakaud pada Diktum KEDUA. pengusaha dapat melakukan perundingan Bipartit bersama pekerja/buruh etau Serikat Pekerja/Buruh di tingkat Perusahaan dalam menentuknn besaran upah, dengan persetujuan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.


Halaman:

Editor: Siska Nirmala

Tags

Komentar

Terkini

X