Selasa, 25 Februari 2020

SK Gubernur Jabar UMK 2020 Terbit, Poin 7 yang Rancu Malah Pancing Kegeraman Buruh

- 1 Desember 2019, 14:38 WIB
ILUSTRASI buruh pabrik.* /ADE BAYU INDRA/PR


CIMAHI, (PR).- Terbitnya SK Gubernur Jawa Barat No. 561/Kep.983-Yanbangsos/2019 Tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi Jawa Barat tahun 2020, tak menyurutkan niat jajaran buruh untuk menggelar aksi unjuk rasa.

Pasalnya, buruh menilai, SK sebagai pengganti Surat Edaran (SE) terkait UMK 2020 tetap memberi celah bagi perusahaan, untuk menghindari kewajiban membayar UMK sesuai ketetapan.

Gubernur Jabar Ridwan Kamil memberlakukan SK UMK Kab/Kota tahun 2020 mulai 1 Desember 2019. Dalam SK tersebut, dinyatakan mencabut dan menyatakan tidak berlaku Surat Edaran Gubernur Jawa Barat No. 561/75/Yanbangsos tentang Pelaksanaan Upah Minimum Kabupaten/Kota Di Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2020.

Baca Juga: Banyak Desakan Buruh, Gubernur Jabar Kukuh Surat Edaran UMK Tidak Akan Diubah Jadi SK

"Sepertinya aksi tetap jadi. Ada satu klausul yang perlu diluruskan karena inkonsistensi," ujar Ketua DPC Serikat Buruh Seluruh Indonesia (SBSI) Kota Cimahi Asep Jamaludin, Minggu 1 Desember 2019.

Menurut Asep, kerancuan muncul pada penetapan point 7 terkait penangguhan penerapan UMK 2020. Pada huruf "D" tertulis "Dalam hal pengusaha termasuk industri padat karya tidak mampu membayar Upah Minimum Kabupaten/Kota 2020 sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, pengusaha dapat melakukan perundingan bipartit bersama pekerja/buruh atau Serikat Pekerja/Serikat Buruh di tingkat Perusahaan dalam menentukan besaran upah, dengan persetujuan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat."

Baca Juga: DPRD Cimahi Minta Disnakertrans Perbarui Data Tenaga Kerja Asing


"Walaupun dikhususkan untuk industri padat karya atau bagi perusahaan yang tidak mampu, sementara kami tidak tahu parameter perusahaan yang tidak mampu seperti apa. Selain itu, penangguhan hanya melalui persetujuan Disnakertrans Jabar padahal di aturan lebih tinggi harusnya oleh Gubernur Jabar," katanya.

Sebelum SK terbit, mensikapi rencana aksi buruh all out sejumlah perusahaan di Kota Cimahi menerapkan kebijakan yang dinilai menggiring buruh agar tidak ikut serta unjuk rasa.

"Berdasarkan informasi, Senin tanggal 2 Desember 2019 sudah ada beberapa perusahan yang meliburkan buruhnya. Ada juga perusahaan yangmenggeser jam kerjanya, biasanya masuk jam 07.00 jadi jam 10.00 WIB. Mungkin biar buruhnya tidak ikut aksi," ucapnya.

Halaman:

Editor: Gita Pratiwi

Tags

Komentar

Terkini

Terpopuler

Pikiran Rakyat Media Network

X