Sabtu, 22 Februari 2020

Pentingnya Peran Pemerintah Daerah Hadapi Kasus HIV-AIDS

- 30 November 2019, 07:20 WIB
Peserta mengikuti parade budaya dalam rangka memperingati Hari AIDS Sedunia di Indramayu, Jawa Barat, Sabtu (1/12/2018). Dalam parade tersebut para peserta mengkampanyekan bahaya Penyakit HIV/AIDS.*/ANTARA /null

BANDUNG (PR)- Berlandasakan harapan memberikan kontribusi dalam pengetahuan, dan pembelajaran untuk penanganan HIV-AIDS di Indonesia, Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Jawa Barat menginisasi forum diskusi melalui penyelenggaraan The Indonesian AIDS Conference (iAIDS) 2019.

Penyelenggraan konferensi tingkat nasional tersebut berlangsung di Hotel El Royale, Jalan Merdeka, Kota Bandung, 29 November-1 Desember 2019.

Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat, Daud Achmad membuka konferensi tersebut pada Jumat 29 November 2019. Turut hadir sejumlah kepala daerah dari berbagai kabupaten, dan kota di Indonesia pada pembukaan konferensi.

Baca Juga: Target Bebas AIDS 2030, Pemdaprov Jabar - KPA Gagas iAIDS

Daud mengatakan, kasus HIV-AIDS yang tinggi di Indonesia membutuhkan peran kuat pemerintah daerah. Tiap-tiap pemerintah daerah mesti lebih memerhatikan hubungan kerja yang erat dengan Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) setempat.

Daud menyinggung, terdapat beberapa kabupaten, dan kota di Jawa Barat yang masih kurang kuat memberi dukungan kepada KPA setempat.

"Ingin mendorong pemerintah kabupaten, dan kota guna memberikan dukungan anggaran yang optimal kepada KPA setempat. Sebagai contoh, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, telah mendukung KPA (Provinsi Jawa Barat) agar dapat mencapai hasil kerja yang optimal," ujar Daud dalam sambutannya.

Baca Juga: Anak-anak dan Ibu Rumah Tangga Rentan Jadi Korban Penularan HIV-Aids, Puskesmas Harus Siap Melayani

Penyelenggaraan iAIDS 2019, ucap Daud, bertujuan membuka ruang bagi tiap-tiap pemerintah daerah di seluruh Indonesia agar berbagi pengalaman, dan pembelajaran perihal cara-cara terbaik dalam penanggulangan HIV/AIDS.

Melalui konferensi, Pemerintah Jawa Barat hendak mendorong kemitraan-kemitraan strategis berupa langkah-langkah kolaborasi.

Untuk Jawa Barat, kolaborasi telah berjalan dengan pola pentaheliks, akademisi, bisnis, komunitas, pemerintah, dan media. Harapan atas penerapan pola kolaborasi tersebut penanggulangan HIV-AIDS dapat lebih optimal.

Baca Juga: Ratusan Warga Kota Serang Menderita HIV-AIDS

"Dapat mengambil pengalaman-pengamalan baik, kemudian memunculkan konsep yang menunjang capaian target bersama pada 2030. Konsep tersebut, yakni penguatan peran pemerintah daerah dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan (stakeholders)," ucap Daud.

Pemprov Jawa Barat, ucap Daud, juga ingin menekankan penguatan lembaga di KPA provinsi beserta tingkat kabupaten, dan kota. Tujuannya, agar target bersama, three zero (zero new infection, zero AIDS-Related Deaths, zero discrimination) dapat tercapai pada 2030.

Dalam penanggulangan AIDS, Daud mengatakan, Pemprov Jawa Barat juga berkolaborasi dengan BNN beserta dinas pendidikan, menjalankan langkah sesuai tugas pokok fungsi masing-masing.

Baca Juga: 97% Kasus HIV/AIDS di Cimahi Bermula dari Hubungan Seks

Daud menyebutkan, masih ada orang dengan HIV-AIDS (ODHA) yang tak melaporkan diri karena menggagap AIDS sebagai aib. Hal itu memunculkan risiko bahaya, karena perkembangan kesehatan ODHA tak terpantau, demikian pula penanggulangan untuk pencegahan penularannya.

Halaman:

Editor: Abdul Muhaemin

Artikel Terkait

Tags

Komentar

Terkini

Terpopuler

Pikiran Rakyat Media Network

X