Senin, 16 Desember 2019

Ridwan Kamil Siapkan Hukuman bagi Kepala Dinas yang Tak Hadir Saat Rapat

- 15 November 2019, 20:33 WIB
GUBERNUR Jawa Barat Ridwan Kamil/DOK. HUMAS PEMPROV JABAR

BANDUNG, (PR).- Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil akan memberi sanksi kepada kepala dinas atau kepala organisasi perangkat daerah yang tidak hadir dalam agenda persidangan paripurna di DPRD jika alasannya tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Hal itu merujuk kepada agenda Rapat Paripurna yang meliputi:
1. Laporan Pansus I Pembahasan Peraturan DPRD Provinsi Jawa Barat Tentang Tata Tertib
2. Penetapan Peraturan DPRD Provinsi Jawa Barat Tentang Tata Tertib
3. Jawaban Gubernur atas Pandangan Umum Fraksi-fraksi terhadap Raperda APBD Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2020
4. Pendapat Gubernur terhadap Prakarsa Raperda tentang Pasar Pusat Distribusi.

Rapat digelar di Gedung Paripurna DPRD Jawa Barat, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Jumat 15 November 2019.

Rapat yang seharusnya menjawab membahas keempat agenda tersebut justru banyak diwarnai interupsi terkait hal-hal di luar konteks sidang oleh anggota dewan. Topik inerupsi di antaranya menyoroti para kepala dinas yang tidak hadir dalam sidang.

"Sudah berkali-kali saya tegur, mereka beralasan dinas di luar. Tapi, prioritas paripurna itu levelnya macam-macam. Jadi, saya punya mekanisme untuk menghukum. Orang yang tidak disiplin dalam manajemen, itu teguran. Kedua, saya potong pendapatan (tunjangan). Ada mekanisme yang dilakukan," ujar Ridwan Kamil usai rapat.

Menurut dia, hal tersebut menjadi peringatan bagi kepala dinas agar selalu menghormati dan hadir dalam forum saat gubernur mempertanggungjawabkan anggaran-anggaran mereka.

Sementara itu, Menurut Pj Sekretaris Daerah Jabar Daud Achmad, kepala dinas tidak hadir dalam rapat paripurna karena pada saat yang bersamaan, kepala dinas tersebut diundang pemerintah pusat. Selain itu, ada kepala dinas yang bertugas ke luar provinsi.

"Beberapa orang ada juga yang tugasnya tidak bisa diwakilkan, jadi ada tugas yang sudah direncanakan," kata Daud.

Disamping itu, kata Daud, terdapat kepala dinas yang sedang menjalani masa pendidikan sebanyak dua orang. Ada pula dinas yang posisi kepala dinasnya kosong yaitu sebanyak empat dinas.


Halaman:

Editor: Yusuf Wijanarko

Tags

Komentar

Terkini

X