Senin, 9 Desember 2019

Di Depan Gedung Sate Bandung, Mahasiswa Protes Rencana Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan

- 5 November 2019, 22:09 WIB
MAHASISWA yang tergabung dalam KAMMi (Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia) melakukan aksi menolak kenaikan BPJS Kesehatan di depan Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Selasa 5 November 2019. KAMMI menolak kenaikan BPJS Kesehatan sebesar 100 persen karena dinilai memberatkan masyarakat.*/ADE BAYU INDRA/PR

BANDUNG, (PR).- KAMMI (Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia) menolak kenaikan iuran BPJS Kesehatan yang dipastikan berlaku Januari 2020. Penolakan itu mereka sampaikan dalam demonstrasi di depan Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Selasa 5 November 2019.

Iuran BPJS yang semula Rp 80.000 untuk kelas I menjadi Rp 160.000, kelas ll yang semula Rp 51.000 menjadi 110.000, kelas III yang semula Rp 25.500 menjadi Rp 42.000. Kenaikan dipicu adanya defisit anggaran BPJS Kesehatan.

Dalam spanduk yang KAMMI bentangkan, mereka menuliskan, "Kami Menolak Kenaikan BPJS, BPJS Naik Rakyat Menjerit"

Kordinator aksi Fauzan menuturkan, pemerintah harus bertanggung jawab terhadap defisit BPJS tanpa membebankan kepada masyarakat. KAMMI mendesak Pemerintah Mencabut Perpres Nomor 75 Tahun 2019 tentang Jaminan Kesehatan 3. KAMMI juga mendesak pemerintah memperbaiki pengelolaan dan meningkatkan kualitas pelayanan BPJS Kesehatan.

"Kenaikan iuran BPJS tentu memberatkan masyarakat. Fakta terbaru menunjukkan bahwa terjadi penunggakan pada iuran peserta BPJS Kesehatan karena hanya 50,1 persen dari total peserta mandiri yang rutin membayar iuran, sisanya masih menunggak. Dengan kenaikan iuran peserta BPJS hingga 100 persen, hal itu berpotensi menambah peserta nonaktif dan tentunya akan menambah tunggakan iuran peserta BPJS kesehatan, " ujar dia.

Menurut dia, sebelum berbicara tentang peningkatan premi kepesertaan BPJS Kesehatan, kualitas pelayanan perlu diperhatikan.

"Sampai pada tahap apa pemerintah merangkul seluruh elemen penunjang pelayanan demi tercapainya kualitas kesehatan melalui BPJS Kesehatan seperti. (Banyak) klinik, puskesmas, rumah sakit yang belum melakukan kerja sama dengan BPJS Kesehatan dan bahkan memutus kerja sama," Kata dia.

Hal itu penting diperhatikan karena kesehatan harus dapat diakses oleh seluruh masyarakat berdasarkan UU Nomor 26 Tahun 2009 tentang kesehatan.

Dia mengatakan, menaikkan iuran kepesertaan BPJS Kesehatan sampai pada batas minimal hitungan aktuaria merupakan hal mutlak yang mesti dilakukan karena belum proporsionalnya pemasukan dan pengeluaran dari pengeolaan BPJS. Hal tersebut menyebabkan defisit keuangan setiap tahunnya.


Halaman:

Editor: Yusuf Wijanarko

Tags

Komentar

Terkini

X