Senin, 9 Desember 2019

Ratusan Petani Tembakau Jabar Tuntut Pemerintah Batalkan Kenaikan Cukai dan HJE Rokok

- 4 November 2019, 21:53 WIB
Ratusan Pertani Tembakau asal Cianjur, Ciamis, Banjar, Sumedang, Majalengka, Garut, Pangandaran, Bandung Barat, dan Kabupaten Bandung yang tergabung dalam Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) Jawa Barat (Jabar), menggelar aksi demo di depan Kementrian Keuangan dan Istana Merdeka.*/DOK APTI

BANDUNG, (PR).- Ratusan Pertani Tembakau asal Cianjur, Ciamis, Banjar, Sumedang, Majalengka, Garut, Pangandaran, Bandung Barat, dan Kabupaten Bandung yang tergabung dalam Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) Jawa Barat (Jabar), menggelar aksi demo di depan Kementrian Keuangan dan Istana Merdeka. Mereka mengajukan dua tuntutan. 

Ketua APTI Jabar, Suryana, mengatakan, tuntutan pertama mereka adalah pencabutan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 152/ 2019 tentang kenaikan cukai dan harga jual eceran (HJE) rokok. Sementara tututan kedua adalah Revisi PMK No.222 / PMK.07/ 2017 tentang penggunaan, pemanfaatan dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBH CHT) .

“Kami menolak PMK No. 152/ 2019. PMK tersebut berisi kenaikan cukai dan harga jual eceran rokok yang sangat tidak manusiawi dan sangat merugikan petani dan juga buruh di industri rokok dan tembakau," ujarnya, melalui siaran pers yang diterima "PR", Senin, 4 November 2019. 

Ia mengatakan, APTI Jabar ingin menuntut keadilan dari pemerintah. Menurut dia, kenaikan cukai rokok dan HJE rokok sebagaimana tertuang dalam PMK No. 152/2019 terlalu besar. 

"Kenakan cukai dan HJE tersebut akan menyebabkan berkurangnya pembelian tembakau hasil perkebunan masyarakat petani tembakau Jabar dan juga daerah daerah lainnya oleh para produsen rokok nasional," tuturnya.

Selain itu, menurut dia, tingginya harga jual rokok berpotensi menyebabkan semakin banyaknya rokok rokok illegal yang beredar di pasaran atau masyarakat. Hal itu bukan hanya akan merugikan masyarakat petani dan buruh industri rokok serta tembakau, tapi juga merugikan pemerintah. 

"Pemerintah akan kehilangan pendapatan dari cukai karena banyaknya rokok illegal," kata Suryana.

Kalaupun cukai dan HJE rokok harus naik, menurut dia, besarannya jangan sedrastis itu. Ia menilai, kenaikan harus dilakukan secara bertahap, misalnya untuk cukai periode pertama naik 10% dan periode kedua 7%.

"Jadi total 17%, begitu seterusnya. Kalau sekarang kan cukai naiknya 23%. Kenaikan di atas 20% itu terlalu drastis, sehingga mencekik produsen dan petani tembakau," kata Suryana.


Halaman:

Editor: Siska Nirmala

Tags

Komentar

Terkini

X