Kamis, 9 April 2020

DPRD Jabar Desak Moratorium Daerah Otonomi Baru Segera Dicabut

- 17 Oktober 2019, 17:49 WIB
GEDUNG DPRD Jawa Barat/ANDRI GURNITA/PR

BANDUNG, (PR).- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Barat mendesak pemerintah pusat segera mencabut moratorium pembentukan daerah otonomi baru (DOB). Di Jawa Barat, kebutuhan pemekaran wilayah menjadi DOB ini sudah sangat dibutuhkan, terlebih ada tiga calon daerah otonom baru di Jawa Barat yang sudah tercantum dalam amanat presiden Nomor 66/2013 mengenai rancangan undang-undang (RUU) pembentukan provinsi/kabupaten/kota ke DPR RI.

Wakil Ketua DPRD Jawa Barat Achmad Ru’yat menuturkan, kebutuhan pemekaran wilayah di Jawa Barat sebenarnya sudah tertuang dalam RUU pembentukan DOB pada 27 Desember 2013 yang ditandatangani Presiden Susilo Bambang Yudhoyono saat itu. Namun usulan RUU DOB ini gagal terealisasi dengan beberapa alasan. Untuk wilayah Jawa Barat, kata dia, disebutkan dalam amanat presiden nomor 66/2013 itu ada tiga wilayah yang diusulkan menjadi DOB yakni Kabupaten Bogor Barat, Sukabumi Utara, dan Garut Selatan.

“Kami mendesak pemerintah pusat segera mencabut moratorium pembentukan DOB ini. Misalnya, kebutuhan pemekaran di wilayah Kabupaten Bogor karena beban daerah saat ini sangat besar. Dilihat dari wilayah yang sangat luas dan penduduknya juga sudah menyentuh sebanyak 5,2 juta lebih. Jadi ini sangat mendesak segera dilakukan pemekaran, termasuk wilayah-wilayah lainnya,” kata Achmad Ru’yat di Gedung DPRD Jawa Barat, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Kamis, 17 Oktober 2019.

Jawa Barat memang pernah ada kajian ketika saat itu dipimpin Yogie S. Memet sebagai Gubernur Jawa Barat untuk dilakukan pemekaran wilayah hingga 42 kabupaten/kota. Dijelaskan Achmad, alasan mendesak dilakukan pemekaran wilayah di Jawa Barat ini di antaranya untuk meningkatkan dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat.

Selain itu, kata Achmad, kebutuhan pemekaran wilayah ini sebagai upaya percepatan pembangunan di daerah dan juga untuk meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat. Bahkan, dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Jawa Barat pada kepemimpinan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, dalam 5 tahun kepemimpinannya akan diusulkan 6 calon DOB di Jawa Barat menjadi DOB.

“Setidaknya tiga hal itu yang mendasari kebutuhan dilakukannya pemekaran wilayah di Jawa Barat. Pemekaran wilayah di Jawa Barat sangat mendesak dan sangat layak dilakukan pemekaran wilayah,” kata dia.

Hal senada diungkapkan anggota DPRD Jawa Barat lainnya, Abdul Hadi. Dikatakan dia, Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan jumlah penduduk 48 juta lebih, idealnya membutuhkan 15 calon daerah otonom baru (DOB). Saat ini, anggaran pemerintah yang dikucurkan untuk masyarakat Jawa Barat hanya mampu dinikmati sekitar Rp 600 ribu/orang. Sedangkan di provinsi tetangga Jawa Barat, setiap warganya sudah bisa menikmati Rp 1 juta/orang dari anggaran yang dikucurkan dari pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kotanya.

Abdul Hadi mengakui, dengan jumlah penduduk Jawa Barat saat ini dibandingkan dengan jumlah kabupaten/kota di Jawa Barat, memang perlu segera dimekarkan. Bahkan beberapa waktu lalu, lanjut Abdul Hadi, DPRD Jawa Barat sempat menerima 16 presidium calon DOB di Jawa Barat yang tergabung ke dalam Forum Koordinasi Daerah Percepatan Pembentukan Daerah Otonom Baru (Forkoda PP DOB) Jawa Barat.

“Jawa Barat yang memilik 27 kabupaten/kota, memang harus segera dilakukan pemekaran wilayah. Namun kendalanya, saat ini masih ada moratorium DOB dari pemerintah pusat. Pada intinya kami (DPRD Jawa Barat) mendukung adanya DOB di Jawa Barat. Kami juga akan mengusulkan moratorium DOB harus segera dicabut,” ujar Abdul Hadi.***

Halaman:

Editor: Siska Nirmala

Tags

Komentar

Terkini

Terpopuler

Pikiran Rakyat Media Network

X