Jumat, 21 Februari 2020

Proyek Jalan Lingkar Banjaran Belum Jadi Prioritas

- 9 Oktober 2019, 12:53 WIB
PENGENDARA sepeda motor melintas di depan pertigaan jalan yang rencananya akan dijadikan Jalan Lingkar Banjaran, Desa Bojong Sereh, Banjaran, Kabupaten Bandung, Senin, 7 Oktober 2019. Pembangunan jalan dan jembatan yang direncanakan sebagai pengurai kemacetan yang kerap terjadi di wilayah Banjaran terlihat mangkrak bahkan di badan jalan sudah dibangun bangunan liar serta tumbuhan ilalang.*/ADE MAMAD/PR

SOREANG, (PR).- Proyek jalan lingkar Banjaran belum menjadi prioritas dalam program Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Bandung. Hal itu terkait dengan status kewenangan yang saat ini dilansir masih berada di tangan dinas terkait di Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Kepala Seksi Perencanaan pada Bidang Jalan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Kabupaten Bandung Imam Yudha mengatakan, pembebasan lahan proyek lingkar Banjaran memang dilakukan oleh Pemkab Bandung. "Setelah itu, kewenangan pembangunannya diambil alih oleh provinsi," ujarnya saat ditemui Rabu 9 Oktober 2019.

Meskipun demikian, Imam menegaskan bahwa pihaknya pernah mendapat informasi terkait rencana pengembalian wewenang tersebut ke Pemkab Bandung. Namun informasi tersebut masih simpang siur dan ia pun akan memastikan kebenaran informasi tersebut.

Di sisi lain, Imam mengaku bahwa peralihan kewenangan ke provinsi selama ini membuat proyek jalan lingkar Banjaran tidak menjadi prioritas Dinas PUTR Kabupaten Bandung. Akibatnya hingga saat ini Dinas PUTR Kabupaten Bandung belum pernah mengalokasikan anggaran untuk proyek tersebut.

Saat ini, kata Imam, prioritas Dinas PUTR Kabupaten Bandung sendiri masih terfokus pada pembangunan jalan lingkar Majalaya. "Sampai 2020 anggaran terus dialokasikan karena targetnya harus selesai sebelum masa jabatan bupati habis,"  ujarnya.

Jalan provinsi

Jika merunut pada masalah status, Imam membenarkan jika kondisi lingkar Banjaran tidak berbeda dengan lingkar Majalaya. Jalan eksisting utama di kedua lokasi tersebut berstatus jalan provinsi.

Meskipun demikian, Pemkab Bandung membangun sendiri jalan lingkar Majalaya karena tidak ada pelimpahan wewenang ke provinsi. Oleh karena itu sangat memungkinkan jika ada pengembalian wewenang, jalan lingkar Banjaran pun bisa dikerjakan oleh Pemkab Bandung sendiri.

Ditanya mengenai inisiatif untuk meminta pengembalian wewenang dari Pemprov Jabar, Imam mengaku hal itu tidak semudah yang dibayangkan. Sebelum mengajukan permintaan, jelas pihaknya sendiri harus memiliki modal awal yaitu pengalokasian anggaran pembangunan.

Berkaca dari lingkar Majalaya sepanjang 2,4 kilometer dengan 4 jembatan, Dinas PUTR memang harus mengeluarkan anggaran sekitar Rp 190 miliar hingga 2020 nanti. Meskipun belum bisa dipastikan, kebutuhan anggaran untuk lingkar Banjaran pun kemungkinan cukup besar.

Halaman:

Editor: anef

Tags

Komentar

Terkini

Terpopuler

Pikiran Rakyat Media Network

X