Jumat, 5 Juni 2020

Lima Pabrik Tekstil Kena Sanksi Administratif

- 8 Oktober 2019, 06:49 WIB
DINAS Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bandung telah menerbitkan atau mengeluarkan sanksi administratif berupa paksaan pemerintah terhadap lima perusahaan tekstil.*/ENGKOS KOSASIH/GALAMEDIA

SOREANG, (PR).- Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bandung telah menerbitkan atau mengeluarkan sanksi administratif berupa paksaan pemerintah terhadap lima perusahaan tekstil di Kecamatan Majalaya, Solokanjeruk dan Arjasari Kabupaten Bandung, Senin 7 Oktober 2019. 

Kelima perusahaan tekstil yang mendapatkan sanksi administratif berupa paksaan pemerintah itu, yakni PT HJ, PT TB, PT IP, di Jalan Raya Laswi Desa Biru Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung. Dua lagi, PT PSPM di Arjasari dan PT NPTM di Solokanjeruk. 

Penerbitan sanksi administratif (pelanggaran teknis) berupa paksaan pemerintah itu sempat dibahas di Kantor DLH Kabupaten Bandung di Komplek Pemkab Bandung Soreang, Senin siang. Dalam penyerahkan sanksi administratif berupa paksaan pemerintah terhadap lima perusahaan itu, turut hadir dari jajaran Muspika Majalaya, selain perwakilan Satgas Citarum Harum Sektor 4/Majalaya dan pemerintahan desa setempat. 

Kepala DLH Kabupaten Bandung H. Asep Kusumah menegaskan, sanksi administratif berupa paksaan pemerintah terhadap lima perusahaan tekstil, di antaranya terkait pembuangan limbah cair tak memenuhi baku mutu, izin lingkungan, polusi udara, tempat penyimpanan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) bukan di tempat yang ditentukan pemerintahm cerobong asap dan persoalan lainnya. 

"Dampak pembuangan limbah cair tak memenuhi baku mutu sehingga menimbulkan gangguan lingkungan. Hal itu dialami oleh PT. HJ. Di perusahaan itu, aktivitas instalasi pengolahan air limbah(IPAL) tak memenuhi baku mutu lingkungan, sebagai salah satu temuan di lapangan," kata Asep kepada wartawan di ruang kerjanya di DLH Kabupaten Bandung, Senin sore. 

Limbah B3

Asep mengatakan, sanksi administratif berupa paksaan pemerintah itu, di antara perusahaan tersebut diketahui melakukan pelanggaran dalam pengelolaan limbah B3. 

"Penanganan limbah B3 tak di tempat seharusnya. Di antara perusahaan itu, menyimpan B3 di luar atau di tempat bukan yang sudah ditetapkan dalam aturan pemerintah," tegasnya.

Pelanggaran lainnya yang ditemukan di lapangan, imbuh Asep, berkaitan dengan pencemaran lingkungan yang disebabkan cerobong asap berdasarkan hasil investigasi di lapangan.

"Berbagai temuan persoalan lingkungan itu, selain berdasarkan hasil investigasi di lapangan, juga berawal dari pengaduan masyarakat," ungkapnya. 

Halaman:

Editor: anef


Tags

Komentar

Artikel Rekomendasi

Terkini

Terpopuler

Pikiran Rakyat Media Network

X