Anggota DPRD Kabupaten Tasikmalaya Minta Jatah 30 Persen dari Dana Desa

- 7 Oktober 2019, 20:51 WIB
SAKSI ahli dari Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Himawan, menjawab pertanyaan penasehat hukum terdakwa dalam sidang lanjutan korupsi dana desa Sukahening dengan terdakwa Uwon Dartiwa dan Farid Gojali. Sidang yang dipimpin hakim Dahmi Wirda itu digelar di ruang VI Pengadilan Tipikor Bandung, Senin, 7 Oktober 2019.*/YEDI SUPRIADI/PR

BANDUNG, (PR).- Anggota DPRD Kabupaten Tasikmalaya tahun 2017 secara terang-terangan meminta jatah 30 persen dari dana desa. Padahal menurut saksi ahli dari Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP), tidak boleh meminta atau menerima uang karena anggota dewan sudah digaji oleh negara.

Hal tersebut terungkap dalam sidang lanjutan korupsi dana desa Sukahening dengan terdakwa Uwon Dartiwa dan Farid Gojali. Sidang yang dipimpin hakim Dahmi Wirda itu digelar di ruang VI Pengadilan Tipikor Bandung, Senin, 7 Oktober 2019. 

Dalam sidang tersebut, dihadirkan saksi dari BPKP, Himawan. Kemudian dilanjutkan pada kesaksian dua terdakwa atau disebut saling bersaksi.

Dalam uraiannya, saksi ahli Himawan menuturkan dana desa dari APBD Tasikmalaya yang masuk ke desa sukahening sebesar Rp 2,1 miliar. Dari sejumlah dana tersebut, dialokasikan untuk 23 kegiatan pembangunan.

Menurut Himawan, dari dana tersebut dipotong 45 persen atau Rp 878 juta. Dengan rincian 30 persen atau sebesar Rp 267 jt untuk anggota dewan sisanya pajak dan biaya operasional.

"Jadi pemotongan yang paling besar adalah untuk anggota dewan," ujarnya.

Menyalahi aturan

Himawan menjelaskan, pemotongan untuk anggota dewan itu menyalahi karena anggota dewan sudah mendapatkan penghasilan dari gaji tunjangan, dan mereka digaji untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat, bukan malah mendapatkan imbalan dalam proyek dana desa.

"Jadi engak boleh memungut, karena semuanya sudah dibiayai negara, jadi harus memperjuangkan aspirasi masyarakat tapi tidak memungut dana dari desa," ujarnya.

Akibat pemungutan itu, tentu saja negara dirugikan karena pembangunan jadi terhambat dan uang negara jadi hilang karena harusnya yang digunakan Rp 2.1 miliar, berkurang menjadi Rp 1.1 miliar.

Halaman:

Editor: Endah Asih


Tags

Komentar

Terkini

Terpopuler

Pikiran Rakyat Media Network

X