Minggu, 8 Desember 2019

Terima SK Unsur Pimpinan Definitif, DPRD Bandung Barat Segera Bahas APBD Perubahan

- 20 September 2019, 07:57 WIB
GEDUNG perkantoran Pemerintah Kabupaten Bandung Barat.*/DOK. PR

NGAMPRAH, (PR).- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bandung Barat telah menerima surat keputusan (SK) unsur pimpinan definitif dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Begitu unsur pimpinan definitif itu dilantik pada pekan depan, DPRD Bandung Barat berencana langsung melakukan pembahasan APBD perubahan.

Demikian disampaikan Ketua DPRD Bandung Barat sementara Bagja Setiawan saat dihubungi Pikiran Rakyat, Kamis, 19 September 2019. Menurut dia, rapat paripurna penetapan calon pimpinan definitif masa jabatan 2019-2024 sudah dilakukan DPRD pada pekan lalu di Lembang.

"(Calon pimpinan definitif) sudah diusulkan ke bupati, dan bupati sudah mengusulkan ke provinsi untuk dibuatkan SK oleh gubernur. Alhamdulillah hari ini SK-nya sudah keluar. Selasa depan sudah diparipurnakan," kata Bagja, yang berasal dari Fraksi PKS.

Menurut dia, pengambilan sumpah jabatan pimpinan definitif pada pekan depan itu akan sekaligus dengan pelantikan Iwan Setiawan sebagai anggota DPRD Bandung Barat. Anggota dewan dari Partai Demokrat itu belum dilantik, karena sewaktu pelantikan dia sedang melaksanakan ibadah haji. 

Adapun unsur pimpinan definitif itu, disebutkan Bagja, terdiri atas Rismanto dari PKS (Ketua DPRD KBB), Ida Widaningsih dari PDI Perjuangan (Wakil Ketua I DPRD KBB), Pipih Supriati dari Partai Gerindra (Wakil Ketua II DPRD KBB), dan Ayi Sudrajat dari Partai Golkar (Wakil Ketua III DPRD KBB).

"Nah, setelah pelantikan itu pimpinan kemudian mengumumkan alat kelengkapan dewan. Jadi, Rabu, 25 September 2019, kami rapat unsur pimpinan alat kelengkapan, sekaligus diparipurnakan pada sore harinya. Jadi, Rabu itu sudah ada pimpinan komisi, pimpinan Banleg (Badan Legislasi), pimpinan Badan Kehormatan, dan sebagainya," katanya. 

Sebelumnya, terang dia, DPRD KBB pun sudah menetapkan tata tertib dan membentuk fraksi-fraksi. DPRD Bandung Barat dipastikan terdiri atas delapan fraksi, yaitu Fraksi PKS, Fraksi PDIP, Fraksi Gerindra, Fraksi Golkar, Fraksi PKB, Fraksi PAN, Fraksi Gabungan (NasDem, PPP, Perindo), dan Fraksi Demokrat yang belum dibentuk karena satu anggota dewannya belum dilantik.

"Terkait dengan alat kelengkapan dewan, kami dari PKS sebagai partai pemenang berusaha untuk berbagi, proporsional, sesuai dengan jumlah kursi yang ada. Sebetulnya sudah ada sih proyeksinya, cuma saya enggak bisa menyebutkan terlebih dahulu sebelum dilakukan pelantikan," ucapnya.

Pada pekan depan pula, Bagja menambahkan, DPRD Bandung Barat akan langsung membahas perubahan APBD KBB. Menurut dia, pembahasan APBD perubahan itu harus disegerakan, karena pengesahannya harus dilakukan selambat-lambatnya pada 30 September 2019.


Halaman:

Editor: Endah Asih

Tags

Komentar

Terkini

X