Minggu, 19 Januari 2020

Sidang Gugatan terhadap WaliKota Bandung, Ini Penjelasan Pakar Pemerintahan

- 11 September 2019, 06:53 WIB
PAKAR pemerintahan Prof. Dr. Sadu Wasistiono M.Si sedang menjelaskan mengenai prosedur pengangkatan sekretaris daerah dalam sidang gugatan Benny Bachtiar terhadap wali kota Bandung Oded M. Daniel, di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, Selasa, 10 September 2019.*/YEDI SUPRIADI/PR

BANDUNG, (PR).- Sidang gugatan Benny Bachtiar terhadap wali kota Bandung Oded M. Daniel atas pengangkatan Sekda Ema Sumarna kembali digelar di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, Selasa, 10 September 2019. Dalam sidang tersebut, diperiksa seorang ahli pakar pemerintahan yakni Prof. Dr. Sadu Wasistiono, Msi.

Dalam sidang yang dipimpin oleh hakim Tri Indra Cahya Permana, Prof. Sadu yang juga tim ahli pemerintah daerah mengupas soal kewenangan walikota selaku PPK (Pejabat Pembina Kepegawaian) yang mempunyak hak penuh untuk mengangkat dan memberhantikan pejabat tanpa intervensi darimana pun, kecuali dari presiden, karena walikota dan bupati adalah kepanjangan tangan presiden.

Sidang tersebut dihadiri langsung oleh penggugat Benny Bachtiar beserta tim kuasa hukumnya. Sementara pihak tergugat diwaliki oleh Kabag Hukum Pemkot Bandung Bambang Suhaeri.

Prof. Sadu secara gamblang menjelaskan bahwa sistem pemerintahan Indonesia adalah desentralisasi tidak bertingkat. “Gubernur itu bukan atasan walikota dan bupati, hanya kordinasi dan kordinasi pun tidak mengikat tapi hanya sebagai mengingatkan dan memberi tahu, begitu juga menteri bukan dari atasan walikota/bupati,” ujarnya.

Lebih jauh, Prof. Sadu menjelaskan mengenai kecocokan chemistry pada Undang-undang ASN, yaitu ada dua tahap. Tahap pertama sepenuhnya obyektif, tahap kedua sepenuhnya pertimbangan subyektif.

“Dalam pemilihan seleksi sekda, tim pansel memilih tiga nama dilakukan secara obyektif, setelah tiga nama itu terseleksi, walikota memilih dari tiga dan itu sepenuhnya pertimbangan subyektif walikota,” ujarnya.

Pergantian walikota

Ditanya hakim mengenai adanya gonta-ganti pejabat seperti sekda apakah bisa dilakukan berkali kali, Prof. Sadu menyatakan tidak bisa seenaknya, karena ada proses yang harus dilakukan. Akan tetapi dalam kasus pergantian sekda di kota Bandung berbeda, karena ada pergantian PPK (walikota).

“Awalnya Ridwan Kamil mengusulkan, kemudian Pak Oded sebagai PPK yang baru juga mengusulkan, itu hal yang wajar karena Oded sebagai walikota yang baru punya hak untuk mengangkat dan memberhentikan pejabat,” ujarnya.

Dia meneruskan, kecuali kalau Ridwan Kamil masih jadi walikota, kemudian gonta-ganti sekda, itu pasti dipertanyakan oleh mendagri. Hal tersebut tidak ditanyakan Mlendagri karena mereka menyadari sudah ada pergantian PPK.

Halaman:

Editor: Endah Asih

Tags

Komentar

Terkini

Terpopuler

Jawa Barat Network

X