Minggu, 8 Desember 2019

Sulit Awasi Peredaran Obat di Bandung Barat

- 5 September 2019, 20:27 WIB
ILUSTRASI.

NGAMPRAH, (PR).- Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat kesulitan mengawasi peredaran obat di sejumlah apotek dan toko obat lantaran keterbatasan sumber daya manusia. Untuk mengatasinya, Dinas Kesehatan melibatkan petugas Puskesmas di setiap daerah.

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat, Hernawan Widjajanto menuturkan bahwa pihaknya terus berupaya memaksimalkan pengawasan dengan SDM yang ada. "Kami lakukan pemantauan secara rutin, juga setiap ada laporan dari masyarakat langsung kami tindaklanjuti," ujarnya, Kamis 5 September 2019.

Saat ini, tercatat ada 128 apotek dan 39 toko obat di Bandung Barat. Namun Dinas Kesehatan tidak bisa memantau jumlah penjualan obat secara keseluruhan. Sebab, apotek hanya berkewajiban melaporkan penjualan obat yang mengandung psikotropika dan narkotika atau yang berlabel lingkaran merah.

"Untuk menindak apotek yang terindikasi melanggar aturan, kami baru sebatas memberi peringatan. Sebab untuk menutup, kewenangannya ada di dinas dan instansi lain," katanya. 

Dia menuturkan, sesuai dengan aturannya, penjualan obat di apotek ataupun toko obat bersifat terbatas. Obat yang bertanda lingkaran merah, hanya boleh dijual dengan resep dokter. "Yang bertanda biru hanya dijual di apotek, sedangkan yang bertanda hijau bisa dijual di toko obat," katanya.

Pada tahun lalu, ada beberapa apotek yang terindikasi menjual obat tanpa mengindahkan aturan. Apotek-apotek itu menjual obat tanpa resep dokter hingga melayani pembelian obat dalam jumlah banyak.

Kondisi itu sering kali disalahgunakan pembeli untuk mendapatkan obat murah dalam jumlah yang banyak. Tujuannya, untuk mendapatkan sensasi layaknya mengonsumsi narkoba. 

Menurut Hernawan, pihaknya sudah memberikan peringatan kepada apotek tersebut. "Setelah kasus itu, kami belum menemukan lagi apotek ataupun toko obat yang terindikasi melanggar aturan," ujarnya.

Dia meminta agar para pemilik toko obat dan apotek menaati peraturan dalam penjualan obat-obatan, seperti tidak menjual obat kedaluwarsa, obat palsu, ataupun menjual obat tertentu dalam jumlah yang banyak. Untuk mengawasi peredaran obat, pihaknya juga berkoordinasi dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan setempat.


Halaman:

Editor: Gugum Rachmat Gumilar

Tags

Komentar

Terkini

X