Rabu, 19 Februari 2020

Soal Ibu Kota Baru, Bambang Brodjonegoro Jawab Kritik Ridwan Kamil

- 27 Agustus 2019, 18:47 WIB
MENTERI PPN/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Bambang Brodjonegoro.*/ANTARA

BANDUNG, (PR).- Menjawab kritik Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Bambang Brodjonegoro menegaskan, lahan seluas 180 ribu hektare itu tidak seluruhnya dibangun. Tahap pertama hanya akan dibangun 6.000 hektare, separuhnya berupa ruang terbuka hijau.

"Mugkin Pak Ridwan Kamil tidak melihat statement saya secara lengkap. 180 ribu (hektare) itu untuk dicadangkan. Tapi tahap pertama enam ribu (hektare) dulu, baru menuju 40 ribu (hektare). Dan itupun target kita, 50 persennya ruang terbuka hijau," kata Bambang usai menjadi pembicara di Diskusi Nasional Inovasi Cerdas Perencanaan dan Perancangan Ibukota Negara di Institut Teknologi Bandung, Selasa, 27 Agustus 2019.

Meski begitu, ia setuju dengan gagasan Ridwan Kamil yang menyebut ibukota baru itu harus dibangun compact. "Jadi tempat aktivitas akan dibangun compact tapi menyisakan ruang terbuka hijau karena ini Kalimantan dan konsepnya ialah forest city," katanya.

Meski tahap awal hanya akan dibangun 6.000 hektare, menurut Bambang, mayoritas lahan seluas 180 ribu hektare itu sudah dalam kendali pemerintah. Lahan yang belum dibangun untuk dicadangkan.

Ia mengatakan, aspek legal dan perundangan diharapkan sudah selesai pada 2020. Demikian pula dengan masterplan dan desainnya. Sehingga akhir 2020 sudah bisa mulai konstruksi. "Tahun 2024 paling lambat mulai pemindahan," katanya.

Untuk tahap awal, pembangunan diutamakan fasilitas pemerintahan. Termasuk Istana Negara, perkantoran, dan sarana rumah dinas untuk ASN di sana.

Ia menampik tudingan jika kajian pemindahan ibukota ini kurang matang. Menurut dia, kajian intensif pemindahan ke Kalimantan sudah dilakukan sejak 2017. "Idenya sendiri sudah mulai 2015," ujarnya.

Ia menambahkan, pemerintah sudah melihat lokasi baru ini secara matang dan detail. Termasuk soal risiko bencana, kandungan air, struktur tanah, dan kesiapan masyarakat di sekelilingnya.

Sementara bangunan pemerintahan di Jakarta akan dikerjasamakan dengan pihak lain. Melalui Peraturan Pemerintah, aset-aset itu akan dikelola sebagai sumber penerimaan negara melalui Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). "Nanti dioptimalkan untuk bisa juga membantu membiayai di ibukota baru," ucapnya.***

Halaman:

Editor: Siska Nirmala

Tags

Komentar

Terkini

Terpopuler

Pikiran Rakyat Media Network

X