Selasa, 7 April 2020

Pemprov Jabar Harus Serius Dorong Pembentukan Daerah Otonomi Baru

- 27 Agustus 2019, 12:33 WIB
PETA Jawa Barat.*/WIKIPEDIA

SOREANG, (PR).- Pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) saat ini menjadi sebuah kebutuhan yang mendesak bagi Jawa Barat. Selain untuk meningkatkan optimalisasi pelayanan kepada masyarakat, jumlah kota/kabupaten juga akan mempengaruhi besaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN) ke Jabar.

Hal itu dilontarkan oleh Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia Cucun Ahmad Syamsurijal. Dia mengatakan, DOB bagi Jabar saat ini memang dibutuhkan karena terkait kepentingan masyarakat.

"Kita harus melihat dari sisi dampaknya terhadap percepatan pembangunan dan sisi keadilan dana perimbangan," ujarnya di Soreang, Selasa, 27 Agustus 2019. 

Menurut Cucun, selama ini Jabar boleh dibilang mengalami kerugian karena masih mendapatkan TKDD dengan jumlah yang terbilang masih kecil. Hal itu tak lain disebabkan oleh masih sedikitnya jumlah kota/kabupaten di Jabar.

"Di Jateng dan Jatim, jumlah kota/kabupaten-nya lebih banyak, sehingga dana dari APBN yang mengalir lebih besar. Selama ini kita di Jabar rugi dong, karena selisihnya bisa mencapai triliunan," kata Cucun.

Perbandingan dengan Jateng dan Jatim

Berdasarkan penelusuran Pikiran Rakyat dalam laman https://www.djpk.kemenkeu.go.id/portal/data/apbd, Jabar tahun ini mendapatkan alokasi TKDD sebesar Rp 64,49 triliun. Hal itu tak lepas dari kondisi di mana baru ada 27 kota/kabupaten di Jabar meskipun luas wilayahnya mencapai 35.222 kilometer persegi dengan jumlah penduduk mencapai 50 juta jiwa.

Sementara itu, Jatim dengan luas wilayah 47.922 kilometer persegi dengan jumlah penduduk hanya sekitar 43 juta jiwa, saat ini sudah memiliki 38 kota/kabupaten. Hal itu membuat Jatim mendapatkan alokasi TKDD 2019 sampai Rp 73 triliun atau hampir Rp 9 triliun lebih besar dari Jabar.

Jika dibandingkan dengan Jateng yang tahun ini mendapat alokasi Rp 60,58 triliun berkat 35 kota/kabupaten yang dimiliki, TKDD Jabar memang masih lebih besar. Akan tetapi, selisih Rp 4 triliun terbilang kecil mengingat Jateng hanya memiliki luas wilayah 32,54 kilometer persegi dengan jumlah penduduk hanya sekitar 35 juta jiwa.

Perbandingan tersebut semakin kentara jika melihat alokasi dan realisasi TKDD ketiga provinsi tersebut tahun lalu. Pada 2018, Jabar mendapat alokasi TKDD Rp 61,79 triliun yang terealisasi hingga Rp 65,05 triliun. Sementara Jatim dari alokasi Rp 68,65 triliun, terealisasi hingga Rp 75,83 triliun atau terpaut Rp 10 triliun di atas Jabar.

Dibandingkan dengan Jateng, realisasi TKDD Jabar 2018 juga hanya terpaut tipis Rp 1 triliun. Tahun lalu, dari alokasi Rp 58,73 triliun Jateng mendapatkan realisasi TKDD sampai Rp 64,19 triliun.

Kabupaten Bandung Timur

Dari pertimbangan tersebut, Cucun mendukung langkah Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang akan mengusulkan pembentukan enam Daerah Otonomi Baru. Terlebih, Kabupaten Bandung Timur yang memang sudah lama diaspirasikan oleh warganya menginginkan kemudahan akses pelayanan dari pemerintah daerah.

Sebagai warga asli wilayah timur di Kabupaten Bandung, Cucun mengaku sering menerima keluhan atau aspirasi terkait sulitnya warga untuk mengakses pelayanan pemerintah daerah. Terutama terkait kendala jarak ketika harus mengurus pelayanan di Kantor Pemkab Bandung di Soreang.

"Konsep Money Follow Program dan Money Follow Function betul-betul dibuat pemerintah untuk mempercepat pembangunan, dan konsep ini harus didorong ke daerah. Jangan sampai dana yang ada hanya berputar-putar di atas karena disediakan untuk percepatan pembangunan di daerah. Jadi pembentukan DOB baru terutama kabupaten Bandung Timur harus diperjuangkan," kata Cucun.***


Editor: Endah Asih

Tags

Komentar

Terkini

Terpopuler

Pikiran Rakyat Media Network

X
x