Kamis, 20 Februari 2020

Terkait Penggusuran SLB A Wyata Guna, Kemensos Dinilai Gagal Implementasikan UU Penyandang Disabilitas

- 20 Agustus 2019, 16:08 WIB
*/DOK.PR

BANDUNG,(PR).- Pokja Implementasi UU Penyandang Disabilitas menilai Kementrian Sosial gagal sebagai kordinator implementasi UU Penyandang Disabilitas. Hal itu terkait dengan harus pindahnya SLB A Kota Bandung dari lahan yang sudah ditempati sejak dulu atau sebelum lahan tersebut dikuasai kemensos.

Selain itu, Pokja menyoroti perubahan status Panti Sosial Bina Netra (PSBN) Wyataguna menjadi Balai Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Sensorik Netra (BRSPDSN) yang membatasi peserta pembinaan dan masa pembinaan di balai sehingga harus ada masa pengakhiran layanan atau terminasi.

Ariani Soekanwo, Kordinator Pokja mengatakan, kondisi semakin memprihatinkan, karena Kementerian Sosial juga akan mengeluarkan Sekolah Luar Biasa Negeri A (SLBNA) dari kompleks Wyata Guna, padahal SLBNA ini adalah Sekolah Luar Biasa pertama di Asia Tenggara, yang sudah berdiri sejak jaman Belanda tahun 1901 dan kerap menjadi percontohan pengelolaan lembaga semacam sekolah luar biasa di berbagai negara. Apalagi alumni SLB Wyata Guna banyak yang berhasil menjadi S1 dan S2, bahkan sudah ada 10 orang disabilitas netra yang mendapat gelar doktor.

"Selain itu, 66 siswa dan mahasiswa disabilitas netra terancam drop out dan dipaksa keluar dari asrama Wyata Guna Bandung melalui perlakuan kurang baik. Mereka merupakan anak asuh BRSPDSN, yang berada langsung dibawah Kementerian Sosial RI. Petugas sosial mendatangi orang tua wali ke rumah-rumah yang tersebar di berbagai kota di Jawa Barat agar segera menjemput anaknya dari asrama," kata dia dalam siaran persnya, Selasa, 20 Agustus 2019.

Kejadian tersebut, kata dia, merupakan dampak dari dilakukannya pengakhiran layanan atau terminasi. Kebijakan itu merupakan bagian dari prosedur pelaksanaan kesejahteraan sosial, yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial. 

Namun begitu, prosedur itu tidak dilakukan sesuai langkah-langkahnya. Tiba-tiba siswa dan mahasiswa langsung mendapat tindakan terminasi atau pengakhiran layanan, bahkan yang sangat memprihatinkan sejak tanggal 21 Juli 2019 sebagian dari mereka tidak lagi mendapat jatah makan minum, tidak diurus, bahkan terlantar.

Selain itu, lanjut dia, langkah Kementerian Sosial untuk melakukan terminasi juga didasari interpretasi yang salah terhadap pembagian kewenangan yang tercantum dalam Lampiran UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. "Dalam UU  itu disebutkan bahwa kewenangan penyelenggaraan panti rehabilitasi sosial sudah tidak lagi berada pada Kementerian Sosial, tetapi dialihkan kepada Pemerintah Daerah Provinsi. Pengalihan itu tidak seharusnya menjadikan Kementerian Sosial secara langsung mengubah panti menjadi balai (berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 18 Tahun 2018), dan menghentikan program lama menjadi program baru," kata dia.

Menurut dia, perlu ada masa transisi yang berdasarkan kepada kajian, sehingga tidak ada korban, apalagi sampai berdampak kepada penelantaran. Seharusnya Kementerian Sosial berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat untuk meneruskan penyelenggaraan Panti Rehabilitasi Sosial Wyata Guna di Bandung.

"Pokja Koalisi Nasional Implementasi UU Penyandang Disabilitas prihatin dengan peristiwa tersebut.  Pokja mengakui pelaksanaan progresif yang memastikan penyandang disabilitas hidup ditengah masyarakat dengan didukung berbagai upaya lintas sektor dalam menjamin kemandirian pada penyandang disabilitas. Namun, tindakan tidak terpuji  dari Kementerian Sosial menunjukan kegagalannya dalam mengemban peran sebagai koordinator untuk isu disabilitas berdasarkan UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas," kata dia.

Halaman:

Editor: Eva Fahas

Tags

Komentar

Terkini

Terpopuler

Pikiran Rakyat Media Network

X