Sabtu, 7 Desember 2019

Gerindra Dipastikan Dominasi DPRD Jawa Barat 2019-2024

- 13 Agustus 2019, 18:13 WIB
GEDUNG DPRD Jawa Barat/ANDRI GURNITA/PR

BANDUNG,(PR).- Wajah DPRD Jawa Barat akan berubah dari periode sebelumnya yang dikuasai dominasi PDI Perjuangan. Namun periode 2019-2024 Gerindra dipastikan akan mendominasi DPRD Jawa Barat dengan 25 kursi, disusul oleh PKS dengan 21 kursi dan PDIP dengan 20 kursi. 

Sementara partai pendukung atau koalisi pengusung pasangan gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat hanya PKB yang mendapatkan lebih banyak yaitu 12 kursi, sedangkan Nasdem 4 kursi, dan PPP 3 kursi.

Pengamat politik dan pemerintahan dari UPI Karim Suryadi mengatakan, dengan hasil pileg Jawa Barat 2019 tersebut akan terjadi perimbangan kekuatan yang dinamis, di mana eksekutif dikuasai koaliasi Nasdem, PKB, PPP sementara DPRD dikuasai Gerindra yang notabene yang pada pilgub dan pilpres dua kekuatan tersebut tidak berkoalisi. 

"Masalahnya apakah fakta perimbangan itu akan diwujudkan pengawasan dinamis atau main mata kompromi? Bisa jadi RK (Ridwan Kamil) yang didukung oleh minoritas DPRD terjadi tawar menawar," kata dia, Selasa, 13 Agustus 2019.

Yang diharapkan, lanjut dia, terjadi perimbangan yang mengarah kepada fungsi-fungsi DPRD yang optimal. Di antaranya lebih kritis dalam pengawasan, aspiratif dalam penyusunan udang-undang dan lebih berdaya guna dalam penyusunan anggaran. "Sebab ini akan menjadi pentas 2024 baik PDIP yang notabene incumbent yang tergeser, maupun Gerindra dan PKS yang punya peluang mengusung calon di 2024,"kata dia.

Selebihnya, Karim meminta DPRD yang akan dilantik untuk memposisikan sebagai bagian dari pemerintah daerah selain tetap menjalankan tiga fungsi utamanya. "Jadi kalau  harapan saya sih lebih fokus kepada Bagaimana DPRD ini memosisikan diri sebagai bagian dari pemerintahan daerah. Sebagai bagian dari pemerintahan daerah melakukan fungsinya yang 3 macam itu. Bagaimana fungsi pengawasan atas pelaksanaan pemerintahan di daerah, bagaimana penyusunan anggaran dan bagaimana penyusunan legislasi di daerah. itu  sudah  sudah wajib dan tidak perlu dibahas artinya tugas pokok dan utama itu wajib dilakukan, " kata Karim.

Tetapi, kata dia, dirinya harus menyebut tiga tugas DPRD itu karena itu sama fungsi pokok atau fungsi dasar, kalau itu semua tidak dilakukan dengan baik maka keberadaan dewan itu gagal.  "Yang harus didorong itu sebenarnya fungsi pengawasan dan fungsi legislasi itu. Mengapa fungsi pengawasan? Mengapa misalnya di daerah sering terjadi tindak pidana korupsi, lalu pertanyaannya kemana fungsi pengawasan yang dilakukan oleh dewan sehingga terjadi penyimpangan. Jadi saya melihat maraknya korupsi di daerah itu berhubungan dengan efektivitas kinerja DPR dalam fungsi pengawasan dan penganggaran, " Kata dia.

Yang kedua, lanjut dia, legislasi karena berhubungan dengan bagaimana DPRD menyerap aspirasi dan mengagregasi memadukannya ke dalam perundang-undangan. Kalau selama ini dirasakan masih banyak persoalan di daerah, itu terkait dengan kendornya fungsi legislasi. "Mengapa begitu, karena DPRD masih harus didorong untuk menangkap memahami persoalan-persoalan kemasyarakatan dan menuangkannya di dalam peraturan daerah, kalau fungsi legislasi berjalan maka persoalan yang dirasakan masyarakat akan terjawab melalui perundang-undangan," kata dia.

Dengan demikian, jika disusun skala prioritas yang harus digenjot pertama adalah fungsi pengawasan  sehingga pembangunan di daerah berjalan sesuai dengan rencana yang telah disepakati guna mencegah terjadinya penyimpangan dan penyalahgunaan.


Halaman:

Editor: Eva Fahas

Tags

Komentar

Terkini

X