Ridwan Kamil: Pemekaran Daerah Menguatkan Pelayanan Publik

- 12 Agustus 2019, 18:31 WIB
GUBERNUR Jawa Barat Ridwan Kamil.*/ANTARA

Diakui Dani pembentukan desk calon daerah persiapan baru merujuk banyaknya usulan pemekaran daerah, namun tidak disertai dengan kematangan persyaratan untuk menjadi DOB.

Akibatnya, usulan tidak bisa ditindaklanjuti. "Kita bentuk desk daerah persiapan. Kepgubnya (keputusan gubernur) sudah, tinggal ditandatangani," ujar Dani.

Menurut Dani, desk ini nantinya berfungsi untuk memanggil, mengumpulkan, menghimpun, mengkaji dan mengevaluasi kelengkapan usulan DOB sekaligus juga membantu memfasilitasi dalam proses melengkapi persyaratannya. Desk Daerah Persiapan akan membuat sebuah studi kelayakan agar nantinya usulan-usulan tersebut bisa memenuhi standar.

Dani mencontohkan, usulan Provinsi Cirebon. Pihaknya sudah menerima usulan resmi dari panitia maupun presidiumnya. 

Setda Pemprov Jawa Barat juga telah meresponnya. Akan tetapi setelah ditelaah, ternyata dari sisi kajian maupun dokumennya masih belum lengkap, sehingga ada syarat-syarat yang masih harus dipenuhi. 

"Jadi kajian-kajian yang harus akademik ada 6 dokumen paling tidak, dari sisi demografis kependudukan, dari sisi geografis, daya dukung lingkungan, air. Itu harus dilakukan oleh mereka sampai ke Ibukota,  ke perkantoran yang sudah tertulis semua," tutur Dani. 

loading...

Hal semacam itu, lanjut dia, merupakan kasus yang sering ditemukan dalam usulan pemekaran. "Biasanya semangat yang tinggi tapi begitu diminta dokumentasi itu kurang berdaya," ucap dia.

Janji politik

Diakui Dani, pemekaran wilayah adalah janji politik gubernur dan sudah diakomodir dalam RPJMD lima tahun ke depan. Jumlahnya 6, walaupun dalam evaluasi masih ada catatan Permendagri karena belum ada arahan kebijakan untuk mencabut moratorium. 

"Tetapi argumen kita ini kan usulan. Usulan kan bisa saja gitu, kalaupun nanti usulan ini tidak ditanggapi oleh pusat. Tapi karena ini sudah janji politik usulan akan tetap kita proses. Bahwa nanti presiden periode berikutnya mencabut moratorium itu, maka berjalan usulannya akan diproses menjadi daerah persiapan. Tapi kalau tidak, janjinya tetap dipenuhi," kata Dani. 

Dari enam calon DOB tersebut, tiga di antaranya sudah masuk menjadi prolegnas atau RUU. Yaitu Kabupaten Bogor Barat, Kabupaten Garut Selatan dan Kabupaten Sukabumi Utara. 

Halaman:

Editor: Siska Nirmala


Tags

Komentar

Artikel Rekomendasi

Terkini

Terpopuler

Pikiran Rakyat Media Network

Jurnal Gaya

Keutamaan Puasa Senin Kamis

21 September 2020, 02:10 WIB
X