Sabtu, 18 Januari 2020

Pembebasan Lahan Kereta Cepat, Warga Datangi BPN Kabupaten Bandung Barat

- 19 Juli 2019, 05:19 WIB
PEKERJA melintas disalah satu titik lokasi pembangunan Stasiun Walini untuk Kereta Cepat Bandung-Jakarta di Kebun Maswati, Kecamatan CIkalongwetan, Kabupaten Bandung Barat, Kamis 8 Maret 2018.*/DOK PR

 

NGAMPRAH, (PR).- Puluhan warga mendatangi Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Bandung Barat, Jalan Raya Ciburuy, Padalarang, Kamis 18 Juli 2019. Mereka menuntut BPN selaku Panitia Pengadaan Tanah (P2T) melakukan pembayaran atas sisa lahan yang terkena pembebasan lahan proyek kereta cepat.

Seorang warga, Eti Rohaeti mengaku punya lahan seluas 78 meter persegi di Kampung Campaka, RT 3 RW 5, Desa Campakamekar, Kecamatan Padalarang. Dari luas tersebut, lahan yang dibebaskan untuk proyek kereta cepat hanya seluas 5 meter persegi. Dia pun menuntut lahan miliknya yang tersisa turut dibebaskan. 

"Sisa lahan milik saya jadi terpotong, ya sudah sekalian saja dibayarkan. Dalam rapat yang digelar di desa juga sudah disepakati bahwa sisa lahan yang kurang dari 100 meter akan ikut dibebaskan. Namun, saya sudah beberapa kali ke sini masih saja permasalahan ini belum tuntas," katanya.

Warga yang lain, Doni Ramlan juga meminta pembebasan lahan miliknya dilakukan menyeluruh. Dari lahan dan bangunan seluas 474 meter persegi miliknya, lahan yang dibebaskan untuk proyek kereta cepat ialah seluas 26 meter persegi. Selain kesulitan untuk memanfaatkan sisa lahan, dia khawatir operasional kereta cepat dapat mengganggu bangunan miliknya.

"Seperti di Bojongkoneng dan Gadobangkong, ada rumah yang terkena pembebasan tapi cuma sepotong. Ini kan tidak mungkin, dia cuma memanfaatkan ruang tengah sampai dapur, karena itu yang tidak dibebaskan. Nah, kami menuntut sisa tanah dan bangunan milik warga itu dibayarkan juga," katanya. 

Audiensi

Setelah berunjuk rasa, warga kemudian beraudiensi dengan pihak BPN. Akan tetapi, Kepala BPN Bandung Barat Hail Surisno tidak ada di tempat, sehingga warga pun tidak memperoleh kepastian mengenai tuntutannya. Ketidakhadiran Hail itu dianggap upaya untuk menghindari warga, karena warga sudah 12 kali mendatangi BPN Bandung Barat.

"Tadi kami di dalam (Kantor BPN) beraudiensi, tapi tanggapan dari BPN ini sangat tidak memuaskan, karena tidak dihadiri oleh Kepala BPN. Kami sudah 12 kali ke sini, tapi belum pernah kami bertemu dengan Kepala BPN," kata Doni, yang merupakan warga Cikalongwetan.

Menurut dia, warga yang menuntut sisa lahan miliknya turut dibebaskan terdapat di Kecamatan Cikalongwetan, Ngamprah, dan Padalarang. Total, kata dia, terdapat 430 bidang tanah milik warga yang belum terselesaikan pembebasan lahannya.

Halaman:

Editor: Endah Asih

Tags

Komentar

Terkini

Terpopuler

Jawa Barat Network

X