Kamis, 20 Februari 2020

Wakca Balaka Menilai Seleksi Anggota Komisi Informasi Jawa Barat Tak Sesuai Aturan

- 9 Juli 2019, 09:01 WIB
KETUA Komisi Informasi dan Komunikasi MUI Pusat, Asrori S. Mughni saat menjelaskan pentingnya kesehatan calhaj di Hotel Santika Semarang, Maret 2019).*/ DOK. KEMENKES

BANDUNG, (PR), - Seleksi Calon Anggota Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat periode 2019-2023 dinilai tidak sesuai aturan. Seharusnya, masa pendaftaran dilakukan selama sepuluh hari kerja, namun panitia seleksi hanya membuka pendaftaran selama empat hari kerja. 

Forum advokasi keterbukaan informasi Jawa Barat atau Wakca Balaka mendesak Tim Seleksi Calon Anggota Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat periode 2019-2023 untuk mencabut surat bernomor 01/Timsel KI-1/2019. Alasannya, surat tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Komisi Informasi nomor 4 Tahun 2016.

Sebelumnya, Tim Seleksi Calon Anggota Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat periode 2019-2023 baru saja menetapkan pengumuman pendaftaran seleksi calon anggota Komisi Informasi Jawa Barat pada 1 Juli 2019 lewat surat bernomor 01/Timsel KI-1/2019. Surat itu ditetapkan Ketua Tim Seleksi, Rafani Achyar, sekretaris Diah Fatma Sjoraida, dengan tiga anggotanya, Dudi Sudrajat Abdurrachim, Asep Warlan Yusuf, dan Cecep Suryadi. 

Selain mencantumkan berbagai persyaratan dan prosedur pendaftaran, surat itu menetapkan juga jadwal seleksi yang harus dipatuhi pendaftar dan tim seleksi. Salah satunya masa pendaftaran Calon Anggota Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat periode 2019-2023 pada 8-11 Juli 2019 atau empat hari kerja.

Juru bicara Wakca Balaka, Willy Hanafi menuturkan, Wakca Balaka menilai, penetapan masa pendaftaran tersebut tidak sesuai dengan Pasal 11 ayat 1 Peraturan Komisi Informasi nomor 4 Tahun 2016 yang berbunyi “Masa pendaftaran dibuka selama 10 (sepuluh) hari kerja”.

“Surat pengumuman harus segera dicabut dan diterbitkan surat baru dengan persyaratan, prosedur pendaftaran dan jadwal seleksi yang sesuai dengan Peraturan Komisi Informasi dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik,” ujar juru bicara Wakca Balaka, Willy Hanafi di Kantor Lembaga Bantuan Hukum Bandung, Senin, 8 Juli 2019). 

Berkaca pada surat tim seleksi nomor 01/Timses KI-1/2019, Willy memastikan masa jabatan komisioner periode 2015-2019 akan diperpanjang. Seperti diketahui, pengangkatan empat komisioner yang masih menjabat ini dilakukan pada 8 Juli 2015 silam. Sesuai ketentuan, periode kerjanya empat tahun, maka jabatan mereka akan berakhir pada 8 Juli 2019 ini. 

Penerbitan surat pengumuman yang tayang di salah satu media dalam jaringan pada 2 Juli 2019 ini otomatis hanya berjarak kurang dari satu pekan dengan masa kerja komisioner periode 2015-2019. Secara tidak langsung, tim seleksi meminta publik untuk membenarkan adanya perpanjangan masa kerja komisioner yang saat ini masih menjabat. 

"Seharusnya, panitia seleksi sudah mengantisipasi hal ini jauh sebelumnya agar proses seleksi berlangsung dan selesai sebelum masa jabatan komisioner berakhir. Hal ini jadi preseden buruk buat tata kelola pemerintahan yang baik dan benar. Perpanjangan masa jabatan hingga hampir dua tahun buat di Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Jawa Barat seharusnya jadi pelajaran penting buat Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat, " katanya. 

Halaman:

Editor: Endah Asih

Tags

Komentar

Terkini

Terpopuler

Pikiran Rakyat Media Network

X