Kamis, 20 Februari 2020

Sudah Berjalan, Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung di KBB Tidak Kantongi Izin 

- 28 Juni 2019, 17:45 WIB
PEKERJA melintas disalah satu titik lokasi pembangunan Stasiun Walini untuk Kereta Cepat Bandung-Jakarta di Kebun Maswati, Kecamatan CIkalongwetan, Kabupaten Bandung Barat, Kamis 8 Maret 2018.*/DOK PR

NGAMPRAH, (PR).- Berbagai pembangunan maupun pengerjaan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung di wilayah Kabupaten Bandung Barat (KBB) belum mengantongi izin. Bupati Bandung Barat Aa Umbara Sutisna pun menolak mengeluarkan izin, selama proyek tersebut tidak membawa manfaat bagi masyarakat KBB.

Menurut Aa Umbara, semua pembangunan proyek kereta cepat di Bandung Barat belum berizin. Pembangunan yang sudah dan sedang berjalan di antaranya ialah terowongan (tunnel) Walini dan tempat produksi beton (batching plant) di Kampung Cigentur, Desa Mandalasari, Kecamatan Cikalongwetan.

"Ini kan bangunannya sudah dibangun, tapi izinnya belum ada. Semuanya tidak ada izin," kata Aa Umbara, Jumat, 28 Juni 2019. 

Tanpa bermaksud menghalang-halangi pembangunan kereta cepat, disebutkan dia, perizinan baru akan dikeluarkan jika sudah ada komitmen dari pemilik proyek. 

Akan dihentikan

Aa Umbara pun mengancam bakal menghentikan pembangunan tak berizin yang dilakukan dalam proyek kereta cepat. Kecuali jika pemilik proyek kereta cepat, yakni PT Kereta Cepat Indonesia-China (KCIC) ataupun PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI), menunjukkan komitmennya bagi masyarakat.

"Seharusnya seperti itu (tidak melaksanakan pembangunan sebelum izin dikeluarkan). Jadi, yang punya kawasan itu kami (pemerintah daerah). Kalau mendirikan bangunan apapun harus ada izin, minimal harus ada izin mendirikan bangunan (IMB). Itu juga sesuai dengan aturan. Sekarang kan belum ada, jalan terus (pembangunannya)," katanya.

Menurut dia, sampai sejauh ini belum ada komitmen yang jelas dari KCIC maupun PSBI untuk memberikan dampak positif bagi masyarakat. Keberadaan proyek tersebut dianggap hanya menguntungkan masyarakat Bandung Barat yang terkena pembebasan lahan.

"Memang sampai hari ini kami belum ada komitmen, bagaimana (proyek kereta cepat) bisa menguntungkan buat masyarakat Bandung Barat. Kalaupun ada masyarakat yang diuntungkan, itu masyarakat yang dibeli tanahnya. Namun, itu parsial saja, individu saja," kata Aa Umbara.

Halaman:

Editor: Endah Asih

Tags

Komentar

Terkini

Terpopuler

Pikiran Rakyat Media Network

X