Rabu, 26 Februari 2020

Penurunan Status Cagar Alam Kamojang dan Papandayan, Aliansi Cagar Alam Jawa Barat Menuntut Kejelasan Status SK 25

- 31 Mei 2019, 18:33 WIB
WARGA mengendarai sepeda motor menyusuri jalan setapak yang rusak akibat sering dilalui kendaraan roda dua, di Kawasan Cagar Alam Kamojang, Kabupaten Bandung, Kamis 17 Januari 2019.*/ADE BAYU INDRA/PR

BANDUNG, (PR).- Aliansi Cagar Alam Jawa Barat menuntut kejelasan status Surat Keputusan (SK) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) terkait Cagar Alam Kamojang & Cagar Alam Gunung Papandayan. Hingga saat ini belum ada kepastian resmi terkait pembekuan ataupun pencabutan SK.25/Menlhk/Setjen/PLA.2/1/2018.

Hal ini diutarakan Koordinator Aliansi Cagar Alam Jawa Barat Kidung Saujana. Dalam siaran pers yang diterima "PR", Jumat, 31 Mei 2019, Aliansi Cagar Alam Jawa Barat menuntut Kementerian LHK untuk segera menyampaikan legitimasi tertulis perihal Status Cagar Alam Kamojang & Cagar Alam Gunung Papandayan.

Hal tersebut disampaikan, menanggapi pernyataan KLHK Perihal Tuntutan Pencabutan Keputusan Menteri LHK Nomor SK.25/Menlhk/Setjen/PLA.2/1/2018 tentang Perubahan Fungsi dalam Fungsi Pokok Kawasan Hutan dari Sebagian CA Kamojang dan CA Papandayan menjadi Taman Wisata Alam. 

"Poin 2 (pernyataan PPID KLHK) hanya sebatas informasi bahwa kewenangan Pencabutan atau Pembekuan SK ada di Menteri Lingkungan Hidup. Hal ini bukan statement Pencabutan atau Pembekuan SK.25/MENLHK/SETJEN/PLA.2/1/2018," tutur Kidung, Jumat, 31 Mei 2019.

Diketahui sebelumnya, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) memutuskan menurunkan status Cagar Alam Kamojang menjadi Taman Wisata Alam. Penurunan status tersebut dituangkan dalam surat keputusan menteri nomor SK.25/MENLHK/SETJEN/PLA.2/1/2018, tertanggal 10 Januari 2018, ditandatangani Menteri LHK Siti Nurbaya Bakar.

Tertulis dalam surat keputusan tersebut, “Mengubah fungsi dalam fungsi pokok kawasan hutan dari sebagian kawasan Cagar Alam Kawah Kamojang seluas +- 2.391 hektar, dan Cagar Alam Gunung Papandayan seluas +- 1.991 hektar menjadi Taman Wisata Alam, terletak di Kabupaten Bandung, dan Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat.

Sejumlah aksi telah dilakukan untuk menolak perubahan fungsi cagar alam. Salah satunya yakni aksi berjalan kaki dari Bandung ke Jakarta selama tiga hari, yang ditutup dengan unjuk rasa di depan kantor Kementerian LHK, Rabu, 6 Maret 2019 lalu.

Dalam aksi tersebut Aliansi Cagar Alam Jawa Barat  beraudiensi dengan Direktur Jenderal Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistem (KSDAE) Kementerian LHK, Wiratno. Dalam pertemuan tersebut, ada empat poin tuntutan yang disampaikan.

Halaman:

Editor: Siska Nirmala

Tags

Komentar

Terkini

Terpopuler

Pikiran Rakyat Media Network

X