10 Tahun Hari Anti Tambang, Walhi Jawa Barat Tagih Janji Politik Gubernur

- 28 Mei 2019, 18:03 WIB
KOLAM air terlihat di tepi sungai dan area penambangan pasir di bawah Gunung Galunggung, kawasan Sukaratu, Kabupaten Tasikmalaya, Selasa, 2 April 2019. Opsi warga menggugat hukum pengusaha tambang pasir dan pemerintah atas kerusakan alam di sekitar Galunggung terbuka.*/BAMBANG ARIFIANTO/PR

"Kami pun mendesak Perum Perhutani menghentikan Kerjasama Operasional pertambangan di kawasan hutan Jawa Barat.  Mendesak Kementrian ESDM untuk mencabut SK No 3672 K/30/MEM/2017 tentang penetapan wilayah tambang Jawa Bali, meminta KPK segera menjalankan dan mendorong penegakan hukum atas 291 IUP  yang non clear and clean, menyerukan kepada masyarakat dan komunitas di Jawa Barat untuk melawan praktik pertambangan yang melanggar hukum dan mempertahankan ruang hidup rakyat dari praktik pertambangan," ujar dia.

Sementara itu, Meiki W Paendong, Manajer Advokasi dan Kampanye Walhi Jawa Barat, menuturkan, Walhi Jawa Barat pun meminta pihak Provinsi Jawa Barat untuk segera menindaklanjuti pengaduan-pengaduan warga atas praktik pertambangan yang melanggar hukum, termasuk pertambangan illegal yang terjadi di Kabupaten Cianjur, Karawang, Subang, Kota Tasikmalaya, Sukabumi, Kabupaten Bandung Barat, Purwakarta, Majalengka, Garut, Tasikmalaya.

Meiki W Paendong mengatakan, praktik pertambangan di Jawa Barat dilakukan di hulu-hulu Sub DAS yang telah memberikan dampak pada hancurnya lingkungan. Mulai dari hilangnya hutan dan sumber-sumber air, tercemarnya sumber air dan bencana lingkungan bahkan hilangnya nyawa manusia.

Walhi Jawa Barat mencatat korban meninggal akibat praktik pertambangan dalam 5 tahun terakhir mencapai 121 orang, mereka adalah para penambang, buruh tambang dan warga setempat.***

Halaman:

Editor: Siska Nirmala


Tags

Komentar

Artikel Rekomendasi

Terkini

Terpopuler

Pikiran Rakyat Media Network

X