Jumat, 28 Februari 2020

Siswa Dikeluarkan Sepihak oleh Sekolah, Orangtua Mengadu ke Disdik

- 18 April 2019, 19:17 WIB
ORANGTUA siswa yang dikeluarkan sepihak mengadu ke Dinas Pendidikan.*/RIRIN NUR FEBRIANI/PR

CIMAHI, (PR).- Siswa dikeluarkan sekolah secara sepihak, masyarakat mengadu ke Kantor Cabang Dinas Pendidikan (Disdik) Jabar Wilayah VII di Jalan Mahar Martanegara, Kota Cimahi, Kamis 18 April 2019. Mereka meminta perlindungan karena nasib siswa tidak menentu, terlebih saat ini mendekati akhir tahun ajaran 2018/2019.

Siswa tersebut berinisial AR dan EAY. Mereka bersekolah di SMA Pelita Nusantara Kota Bandung. Ada juga siswa berinisial PM yang mengajukan pindah, namun hingga sekarang pihak sekolah tidak mengeluarkan surat pindah dan SKKB siswa tersebut padahal orangtua sudah menagih selama 3 bulan terakhir.

Ketua Komite Sekolah (KS) SMA Pelita Nusantara Andi M Ridwan selaku salah satu orang tua siswa yang dikeluarkan mengatakan, hal ini berlangsung sejak Januari 2019. Menurut Andi, permasalahan ditengarai bermula dari masukan yang disampaikan orangtua siswa melalui KS yang dinilai tidak sejalan dengan sekolah dan yayasan.

"KS selaku perwakilan orangtua siswa berupaya memberi masukan untuk perbaikan sekolah, ternyata yayasan dan manajemen sekolah gerah tidak terima," katanya.

Hal itu berimbas kepada siswa di sekolah. "Secara psikis anak kami tertekan, sering dipanggil pihak sekolah dicari-cari kesalahan, disuruh keluar dari asrama. Ujung-ujungnya anak kami dikeluarkan tanpa ada pemberitahuan terlebih dahulu kepada orangtua dan hanya disampaikan kepada anak dan lewat surat," ungkapnya.

Pihak yayasan sempat menyatakan bagi orangtua yang tidak sejalan dipersilakan memindahkan anaknya. "Dulu ketua yayasan mengatakan, yang tidak sejalan dengan yayasan sekolah silakan keluarkan anaknya. Waktu itu saya jawab asalkan sekolah mengembalikan uang pangkal yang sudah dibayar karena ini bukan kemauan kami untuk keluar," ucapnya.

Pihaknya sengaja tidak membayar SPP selama 3 bulan karena ingin bertemu dengan ketua yayasan untuk menuntut perbaikan sistem sekolah selain respons atas tantangan ketua yayasan tersebut. Untuk satu bulan, uang SPP yang harus dibayarkan yakni sebesar Rp 3,4 juta.

"Ternyata itu dijadikan alasan siswa dikeluarkan. Namun, sekarang kami sudah membayar dan melunasi lewat transfer bank tapi tetap tidak ada respons baik dari sekolah," tuturnya.

Seharusnya, lanjut Andi, sebelum mengeluarkan siswa, pihak sekolah berkomunikasi dengan orangtua terkait alasan siswa dikeluarkan. "Kami berupaya menghadap beberapa kali sampai menunggu lama di sekolah. Tapi pihak yayasan maupun sekolah tidak ada yang menemui. Sekarang kami dan anak-anak tidak boleh masuk area sekolah sama sekali," katanya.

Halaman:

Editor: Gugum Rachmat Gumilar

Tags

Komentar

Terkini

Terpopuler

Pikiran Rakyat Media Network

X