Rabu, 19 Februari 2020

Aset Rusak Harus Segera Dimusnahkan atau Dipindahtangankan

- 13 Maret 2019, 06:46 WIB
*Ilustrasi/Dok PR

SOREANG, (PR).- Jumlah Barang Milik Daerah (BMD) Pemerintah Kabupaten Bandung yang rusak berat terus meningkat setiap tahun. Oleh karena itu, Badan Keuangan dan Aset Derah (BKAD) Kabupaten Bandung akan segera melakukan penghapusan BMD rusak berat melalui proses pemusnahan atau pemindahtanganan.

Meskipun belum dapat menyebutkan angka secara pasti, Kepala BKAD Kabupaten Bandung Diar Irwana mengakui bahwa peningkatan BMD rusak
berat berdasarkan pendataan per 31 Desember 2018 sudah sangat banyak. 

"Jika tidak segera dihapuskan, BMD rusak berat akan berdampak negatif terhadap penilaian laporan keuangan 2018 dan keberadaan fisik BMD itu sendiri," kata Diar, ketika ditemui usai Workshop Pemindahtanganan BMD di Sahid Sunshine, Soreang, Selasa, 12 Maret 2019. 

Menurut Diar, penghapusan harus segera dilakukan untuk menyehatkan kembali posisi keuangan dan neraca aset Pemkab Bandung. Selain itu,
penghapusan juga akan menghindarkan risiko kehilangan fisik barang karena kerusakan akibat penyimpanan di gudang yang terlalu lama.

"Kami mengimbau semua perangkat daerah untuk segera melakukan penghapusan BMD yang rusak berat. Caranya bisa dengan pemindahtanganan
atau pemusnahan," tutur Diar.

Diar tak menampik jika tahun anggaran 2018 merupakan masa kritis keuangan Pemkab Bandung. Di tahun tersebut, Pemkab Bandung dihadapkan
dengan upaya mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Seperti diketahui, Pemkab Bandung sebelumnya sudah meraih predikat WTP berturut-turut pada dua tahun sebelumnya. Kali ini jika kembali diraih,
Kabupaten Bandung akan mencatat sejarah baru hattrick WTP.

Predikat WTP, kata Diar, merupakan bukti perkembangan yang signifikan dalam pengelolaan keuangan Pemkab Bandung selama ini. "Namun
diraihnya opini WTP tersebut, bukan berarti persoalan-persoalan aset selesai begitu saja," ucapnya.

Diar menegaskan bahwa saat ini masih banyak persoalan aset yang perlu segera dibenahi. Hal itu selaras dengan rekomendasi manajemen aset
daerah yang disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). 

Halaman:

Editor: Endah Asih

Tags

Komentar

Terkini

Terpopuler

Pikiran Rakyat Media Network

X