Selasa, 26 Mei 2020

50% Ormas Penerima Dana Hibah di Bandung Barat Belum Beri Pertanggungjawaban

- 6 Februari 2019, 12:37 WIB
Ilustrasi.*/REUTERS

NGAMPRAH, (PR).- Sejumlah organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, dan organisasi kepemudaan di Kabupaten Bandung Barat diminta agar segera menyelesaikan surat pertanggungjawaban penggunaan dana hibah tahun 2018. Soalnya, saat ini baru sekitar 50% yang telah menyelesaikan SPJ.

“Dana hibah yang terserap sekitar Rp 2 miliar dari total Rp 4 miliar. Sementara itu, ada 283 organisasi yang tercatat di Kantor Kesbangpol,” kata Pelaksana Tugas Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bandung Barat, Jaja.

Dia mengungkapkan, pelaporan SPJ ini selalu terulang setiap tahun. Banyak dari pengurus Ormas, LSM, dan OKP, yang tidak tepat waktu menyerahkannya. Padahal secara aturan, 14 hari sejak pencairan, SPJ harus segera disampaikan.

Menurut Jaja, yang mengajukan proposal bantuan permintaan hibah pada tahun lalu ada 153 organisasi. Namun, hanya 63 organisasi yang bisa mencairkannya. Hingga akhir Januari lalu, belum semua Ormas, LSM, dan OKP, membuat SPJ untuk dana yang telah mereka cairkan.

“Padahal, kami sudah sering mengingatkan, baik mengundang secara langsung ataupun memberi surat peringatan. Namun faktanya, baru 50 persen yang menyelesaikan SPJ,” tuturnya.

Berdasarkan Perbup Nomor 79/2017 tentang Penatalaksanaan Bantuan Hibah dan Permendagri 14/2016 tentang Bantuan Hibah dan Bantuan Keuangan, Ormas, LSM, dan OKP tidak bisa mendapatkan hibah berturut-turut. Sementara itu, yang berhak mendapatkan bantuan adalah minimal yang telah berdiri tiga tahun. 

Pelanggaran terhadap aturan itu bisa berimplikasi pada masalah hukum. "Hal-hal seperti itu yang harus dipahami oleh Ormas, LSM, dan OKP. Jadi, selain punya hak untuk mendapatkan bantuan, mereka juga punya kewajiban yang harus dipenuhi sesuai dengan aturan yang berlaku," tuturnya.

Sementara itu, Jaja menambahkan, pihaknya terus melakukan verifikasi ulang terhadap sejumlah OKP, LSM, dan Ormas. Hal itu dilakukan untuk memastikan sejumlah organisasi tersebut sesuai dengan Surat Keputusan Kementerian Hukum dan HAM.

Menurut dia, verifikasi ulang dilakukan agar Ormas, LSM, dan OKP tetap berada di koridor hukum dan bisa mengawal empat pilar kebangsaan. “Selain itu, hal ini juga untuk memastikan sejumlah organisasi tersebut masih aktif melakukan kegiatan serta tertib beradministrasi,” ujarnya.

Halaman:

Editor: Gugum Rachmat Gumilar


Tags

Komentar

Terkini

Terpopuler

Pikiran Rakyat Media Network

X