Senin, 9 Desember 2019

PT Ultrajaya Menangi Sidang PHI Soal Kebijakan Pensiun

- 5 Februari 2019, 19:31 WIB
Ilustrasi/DOK PR

NGAMPRAH, (PR).- PT Ultrajaya Milk Industry di Kabupaten Bandung Barat memenangi sidang pengadilan hubungan industrial, yang menjadi buntut aksi unjuk rasa ratusan karyawan perusahaan tersebut pada 12-13 September 2018. Aksi itu memunculkan beberapa tuntutan karyawan, di antaranya soal kebijakan pensiun.

Kuasa Hukum PT Ultrajaya Jorgy Nainggolan mengungkapkan, pihaknya mengajukan gugatan kepada pimpinan unit kerja (PUK) di Pengadilan Negeri Bale Bandung. Pada gugatan yang bernomor perkara 196/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.BDG, tanggal 9 Januari 2019, Majelis Hakim PHI memenangkan penggugat (PT Ultrajaya).

“Dan keputusan ini sudah inkrah, kerena pihak tergugat tidak mengajukan kasasi,” katanya kepada wartawan, Senin 4 Februari 2019.

Dia menuturkan, penyelesaian sengketa dengan karyawan sebenarnya sudah dilakukan melalui berbagai upaya, baik secara bipartit maupun tripartit dengan melibatkan pemerintah daerah. Namun, upaya tersebut tidak pernah menemui titik terang, sehingga jalur hukum terpaksa ditempuh.

Menurut Jorgy, gugatan yang dilakukan PT Ultrajaya, yaitu soal tuntutan buruh yang dilayangkan kepada perusahaan tentang Undang-Undang (UU) Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 dan PP Nomor 45 Tahun 2015 tentang Usia Pensiun. “Keputusan hakim PHI, gugatan kami dikabulkan, dan tergugat diwajibkan membayar biaya perkara Rp 321.000,” ucapnya.

Dia menjelaskan, kebijakan pensiun sebenarnya sudah diterapkan perusahaan sejak 2004. Batas pensiun dikelompokkan sesuai dengan posisi karyawan, mulai pekerja, staf, hingga manager dengan batas pensiun antara 45-60 tahun.

"PP Nomor 45 Tahun 2015 itu mengatur soal jaminan pensiun, bukan usia pensiun. Makanya, untuk usia pensiun kami tetap mengacu pada keputusan direksi perusahaan. Sebab, ini kaitannya dengan regenerasi karyawan juga," ujarnya.

Dia juga mengungkapkan, akibat demo ratusan karyawan yang berlangsung selama dua hari pada September 2018, perusahaan mengalami kerugian sekitar Rp 19 miliar. Hal itu akibat beberapa mesin produksi tidak beroperasi, bahan baku terganggu, pengiriman barang terhambat, serta lalu lintas di depan perusahaan menjadi macet. 

“Atas hal ini juga, kami melayangkan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri (PN) Bale Bandung menuntut PUK dan pengurusnya,” kata Jorgy.


Halaman:

Editor: Fani Ferdiansyah

Tags

Komentar

Terkini

X