Sabtu, 22 Februari 2020

Hukuman untuk Mantan Bupati Bandung Barat Abubakar Ditambah

- 2 Februari 2019, 17:08 WIB
EKSPRESI terdakwa yang juga mantan Bupati Kabupaten Bandung Barat, Abu Bakar saat menjalani sidang putusan perkara gratifikasi di Pengadilan Tipikor Kota Bandung, Senin 17 Desember 2018. Dalam sidang tersebut majelis hakim menjatuhkan hukuman kurungan penjara selama 5 tahun dan 6 bulan, denda Rp 200 juta.*

BANDUNG, (PR).- Majelis hakim Pengadilan Tinggi Jawa Barat menambah hukuman ­ganti kerugian yang harus dibayar mantan Bupati Bandung Barat Abubakar, yang terjerat kasus suap gratifikasi dari kepala dinas di Pemkab Bandung Barat.

Penambahan hukuman itu diterapkan menyusul dikabulkannya banding ­jaksa penuntut umum KPK atas putusan terhadap Abubakar ­sebelumnya.

Vonis banding itu dibacakan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Ja­bar yang memeriksa banding kasus itu, yakni Muchtadi Rivaie, di Bandung pada 25 Januari 2019. Dia didampingi dua hakim anggota yaitu  Berlin Damanik dan Muhyana Sukandar.

”Menerima permintaan banding dari penuntut umum, mengubah putusan Pengadilan Tipikor pada Peng­adilan Negeri Bandung tanggal 17 Desember 2018 Nomor Putusan 73/Pid.Sus-TPK/2018/PN,” kata Much­tadi, seperti dalam putusan yang didapat dari Panitera Tipikor pada Pengadilan Negeri Bandung, Jumat 1 Februari 2019.

Dalam salinan putusan itu juga  menyatakan terdakwa Abubakar terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi menerima suap secara ber­sama-sama dan berlanjut sebagai­mana dalam dakwaan alternatif pertama.

Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 5  tahun dan 6 bulan serta ­denda Rp 200 juta dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti ­dengan pidana kurungan selama enam bulan.

”Menghukum terdakwa untuk membayar uang pengganti Rp 601 juta paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan ini berkekuat­an hukum tetap. Jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh jaksa untuk menutupi uang pengganti dengan ketentuan apabila terpidana tidak punya harta benda yang mencukupi, maka dipidana dengan pidana 1 tahun,” tutur hakim.

Kemudian, putusan lainnya berupa menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Menetapkan terdakwa tetap ditahan.

Halaman:

Editor: Yusuf Wijanarko

Tags

Komentar

Terkini

Terpopuler

Pikiran Rakyat Media Network

X