[Laporan Khusus] Rancaekek dan Limbah yang Menyandera Sawah

- 17 Desember 2018, 10:48 WIB
ENJU (62) mengolah sawah miliknya yang berwarna kehitaman akibat endapan limbah pabrik di Kampung Rancakendal, Desa Jelegong, Kecamatan Rancaekek, Kabupaten Bandung, Rabu 12 Desember 2018. Pencemaran air Sungai Cikijing oleh limbah pabrik mengakibatkan sawah di Rancakendal tak layak ditanami.*/ADE MAMAD/PR
ENJU (62) mengolah sawah miliknya yang berwarna kehitaman akibat endapan limbah pabrik di Kampung Rancakendal, Desa Jelegong, Kecamatan Rancaekek, Kabupaten Bandung, Rabu 12 Desember 2018. Pencemaran air Sungai Cikijing oleh limbah pabrik mengakibatkan sawah di Rancakendal tak layak ditanami.*/ADE MAMAD/PR

SK bupati tersebut setidaknya telah menimbulkan kerugian terkait dengan produktivitas lahan pertanian, hubungan sosial masyarakat, dan kesehatan.

Berdasarkan kajian Ekologi Unpad, yang dijadikan bukti dalam gugatan, kata Adi, disebutkan bahwa ratusan hektare sawah tidak lagi produktif karena tercemar limbah industri selama lebih dari dua dekade.

Hubungan masyarakat pun terganggu karena di keluarga petani, ada anggota yang bekerja di industri. Jika pabrik ditutup karena harus membayar kerugian, angka pengangguran akan bertambah.

Menangi gugatan

Gugatan KML menang di PTUN Bandung, juga di PTUN Jakarta. Ketika para tergugat mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung, lembaga tersebut menolaknya. Dengan demikian, Bupati Sumedang harus segera mencabut IPLC. Itu berarti, limbah cair pabrik bersangkutan tidak boleh lagi dibuang ke Cikijing. Ketetapan hukum itu berlaku sejak Agustus 2017.

Akan tetapi hingga kini, keputusan tersebut tidak kunjung dieksekusi. Pabrik tetap membuang limbang ke Cikijing dan nasib 753 hektare sawah pun tetap tidak berubah.

”Kami tentu saja kecewa. Ini preseden buruk. Hanya menang di atas kertas, tetapi tidak ada eksekusinya. Seharusnya semua pihak taat hukum,” kata Adi.

Alih-alih IPLC dicabut, dua bulan setelah putusan MA, Pemkab Sumedang malah menerbitkan izin baru sehingga PT Kahatex boleh membuang limbah cair mereka.

”Jadi, secara prinsip, IPLC untuk tiga perusahaan itu sudah dicabut. Namun, ternyata ada izin baru untuk Kahatex. Saya tidak tahu, Pemkab Sumedang bisa begitu mudah mengeluarkan izin baru,” ujar Direktur Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Jabar Dadan Ramdan.

Ia menilai, pihak yang salah dalam perkara ini adalah Pemkab Sumedang, bupati, dan Dinas Lingkungan Hidup Sumedang karena telah memberikan izin pembuangan limbah cair baru. Apa pun alasannya, tindakan Bupati Sumedang jelas bertentangan dengan hukum lingkungan hidup, melanggar putusan inkrah dari Mahkamah Agung.

Akan tetapi, Pemkab Sumedang tidak mau dituding sebagai pihak yang salah. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Kabupaten Sumedang Amim mengatakan, penerbitan IPLC bagi PT Kahatex dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) berdasarkan rekomendasi teknis dari DLHK. 

Halaman:

Editor: Yusuf Wijanarko


Tags

Terkini

Terpopuler

Pikiran Rakyat Media Network

X