[Laporan Khusus] Rancaekek dan Limbah yang Menyandera Sawah

- 17 Desember 2018, 10:48 WIB
ENJU (62) mengolah sawah miliknya yang berwarna kehitaman akibat endapan limbah pabrik di Kampung Rancakendal, Desa Jelegong, Kecamatan Rancaekek, Kabupaten Bandung, Rabu 12 Desember 2018. Pencemaran air Sungai Cikijing oleh limbah pabrik mengakibatkan sawah di Rancakendal tak layak ditanami.*/ADE MAMAD/PR
ENJU (62) mengolah sawah miliknya yang berwarna kehitaman akibat endapan limbah pabrik di Kampung Rancakendal, Desa Jelegong, Kecamatan Rancaekek, Kabupaten Bandung, Rabu 12 Desember 2018. Pencemaran air Sungai Cikijing oleh limbah pabrik mengakibatkan sawah di Rancakendal tak layak ditanami.*/ADE MAMAD/PR

Sudah lama

Keluhan masyarakat atas pencemaran Sungai Cikijing dan rusaknya ratusan hektare sawah akibat limbah pabrik itu bisa dilacak setidaknya hingga tahun 1992.

Banyak pihak menuding, muasal bencana itu tak lain air limbah yang menggelontor dari pabrik PT Kahatex II,  PT Five Star Textile Indonesia, dan PT Insan Sandang Internusa.

Ketiganya berada di kawasan Rancaekek, Kabupaten Sumedang. Sementara, sawah yang menjadi korban berada di sebelah selatannya masuk ke wilayah Kabupaten Bandung.

Kondisi itu sempat menjadi sengketa lingkungan hidup. Sejak Januari 2013 sampai dengan 26 Februari 2014 dilakukan mediasi.

Kementerian Lingkungan Hidup, BPLHD Jawa Barat, BLH Sumedang, dan BLH Kabupaten Bandung sepakat bahwa penyelesaian dilakukan di luar pengadilan. Kemudian disepakati, pembayaran ganti rugi kepada masya­rakat empat desa bersangkutan, pemulihan 752 hektare sawah tercemar dan memperbaiki pengelolaan air limbah. Sayangnya, kesepakatan itu tidak pernah diwujudkan.

Baru pada 2016, Koa­lisi Melawan Limbah (KML)—yang merupakan gabungan dari organisasi Paguyuban Warga Peduli Lingkungan (Pawapeling), LBH Bandung, Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Jawa Barat dan Greenpeace—bertindak lebih konkret. Koalisi ini menggugat Bupati Sumedang dan sejumlah perusahaan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung.

Menurut Ketua Pawapeling Adi Mulyadi, KML menggugat Bupati Sumedang terkait de­ngan pemberian izin pembuangan limbah cair (IPLC) ke Sungai Cikijing untuk PT Kahatex, PT Five Star Textile Indonesia, dan PT Insan Sandang Internusa.

”SK bupati itu jelas-jelas memberikan izin untuk membuang limbah ke Cikijing, tanpa mengkaji dulu kekuatan su­ngai untuk menampung beban limbah tersebut,” ujarnya.

Padahal, Cikijing merupakan sungai yang belum ditetapkan kelas airnya. Dengan demikian, berdasarkan Pasal 55 Peraturan Pemerintah Nomor 82/2001 tentang Penge­lolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air, kelas air Cikijing adalah kelas II, antara lain untuk untuk rekreasi air, pembudidayaan ikan air tawar, peternakan, dan mengairi pertanaman.

Halaman:

Editor: Yusuf Wijanarko


Tags

Terkini

Terpopuler

Pikiran Rakyat Media Network

X