70 Persen Warga Jabar Tidak Paham Fungsi DPD

- 12 Desember 2018, 13:59 WIB
RISET Center Yayasan Paciba melakukan survei kepada 43.152 responden di 27 Kota dan Kabupaten di Jawa Barat, pada awal November hingga Desember 2018.*

BANDUNG, (PR).- Di tengah ingar bingar pemilihan presiden, pemilihan legislatif DPR, DPRD provinsi maupun kota dan kabupaten 2019, popularitas lembaga Dewan Perwakilan Daerah masih cenderung rendah. Sepanjang pemilihan anggota DPD di Jawa Barat, sebagian besar warga Jawa Barat masih belum memahami fungsi dari lembaga DPD.

Riset Center Yayasan Paciba melakukan survei kepada 43.152 responden di 27 Kota dan Kabupaten di Jawa Barat, pada awal November hingga Desember 2018. Hanya 30% responden (12.946 orang) yang mengetahui dan memahami fungsi DPD, sementara 70% (30.206 orang) tidak paham dengan fungsi DPD.

“Kami menemukan, warga yang tidak tahu ini menganggap DPD setara DPRD,” ujar Ketua Riset Center Paciba, Yandi Heryandi, dalam paparan hasil riset bertema, “Menakar Persepsi Warga Jawa Barat Terhadap Lembaga DPD RI”, di Bandung, Rabu 12 Desember 2018.

Kondisi tersebut, kata dia, membuat warga Jawa Barat masih belum memutuskan nama calon anggota DPD pilihan yang akan didukung pada pileg mendatang. Hasil riset tersebut menunjukkan ada 70% warga yang belum memutuskan pilihan.

Adapun sisa 30% masih membagi pilihan atas Oni Suwarman (12%), Yusyus Kuswandana (9%), Mayjen Suharno (6%), serta Eni Sumarni (3%). Yandi menambahkan, sebetulnya masih ada harapan dari anggota DPD untuk mencuri perhatian publik.

loading...

Yandi menambahkan, sebetulnya masih ada harapan dari anggota DPD untuk mencuri perhatian publik. Riset yang sama menunjukkan hasil sebanyak 83% dari responden (35.816 orang) mengetahui lembaga DPD, sedangkan 17% sisa dari responden (7.336 orang) belum mengetahui lembaga DPD.

Kewenangan DPD

Berkaitan dengan fungsi, kata dia, DPD memiliki kewenangan untuk ikut membahas, mengajukan, serta melakukan pengawasan Rancangan Undang-Undang (RUU) yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya.

DPD juga dapat ikut membahas serta mengajukan perimbangan keuangan pusat dan daerah. Selain itu, DPD juga berwenang untuk memberi pertimbangan dan melakukan pengawasan RUU yang berkaitan dengan RAPBN, pajak, Pendidikan dan agama.

“Di sisi lain, DPD memiliki tantangan tersendiri berupa keputusan MK tahun 2014 yang memungkinkan terjadinya tripartit dalam pembahasan undang undang yaitu DPR, DPD, dan Presiden. Oleh karena itu, kata dia, anggota DPD perlu diisi oleh orang-orang yang memiliki kapasitas dan kredibilitas,” ujarnya.

Halaman:

Editor: Muhammad Fikry Mauludy


Tags

Komentar

Artikel Rekomendasi

Terkini

Terpopuler

Pikiran Rakyat Media Network

X