Politik Uang di Pemilu 2019 Lebih Diwaspadai Ketimbang Potensi Konflik

- 6 Desember 2018, 14:39 WIB

NGAMPRAH, (PR).- Pemilu 2019 bukan hanya melahirkan politik baru di Indonesia, tetapi juga di seluruh dunia. Untuk pertama kalinya, pemilihan presiden dan legislatif dilaksanakan secara serentak.

Potensi konflik pada Pemilu 2019 diyakini tidak terlalu tinggi, tapi politik uang tetap akan menjadi ancaman yang perlu diwaspadai.  Hal itu mengemuka dalam Seminar Sekolah Pasis Sespimma Sespim Lemdiklat Polri Angkatan "60 Green" di Sespim Polri, Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Kamis 6 Desember 2018.

Seminar yang mengambil tema "Meningkatkan Sinergitas Polisional Proaktif Guna Pengamanan Rangkaian Tahap Proses Pemilu 2019 Dalam Rangka Mewujudkan Situasi Yang Kondusif" ini, dihadiri Kepala Sespim Polri Irjenpol Wahyu Indra Pramugari, dan sejumlah narasumber, seperti Guru Besar IPDN Ermaya Suradinata, Ketua Bawaslu Jabar Abdullah, Komisioner KPU Jabar Idham Kholik, dan Kasat Binmas Polrestabes Bandung AKBP Hermansyah. 

Ermaya mengatakan, Pemilu 2019 menjadi ajang pesta demokrasi yang simultan, karena pemilihan presiden, DPD RI, DPR RI, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dilakukan berbarengan. Tahun 2019, kata dia, menjadi momentum demokrasi yang akan melahirkan politik baru yang lebih efisien. 

"Jadi, politik baru itu akan lahir setelah Pemilu 2019. Selama ini kan politiknya itu masih menggunakan proses yang lama. Untuk pertama kalinya Negara Indonesia, bahkan di dunia, melahirkan suatu hasil melalui demokrasi di mana peran secara sistem politik, pemilu itu dilakukan simultan," kata Ermaya.

loading...

Meskipun lebih efisien, dia menilai, masih diperlukan proses dan pemikiran yang panjang agar pemilu di Indonesia bisa lebih efektif. Maksudnya yaitu bahwa orang-orang yang terpilih melalui proses pemilu merupakan sosok terbaik, memiliki mutu dan kualitas.

"Yang dipilih oleh rakyat itu bagaimana orang yang bermutu dan berkualitas. Nah, apa solusinya? Salah satunya adalah setiap partai yang memiliki kewenangan untuk menentukan kadernya, maka kader yang disodorkan kepada rakyat adalah kader-kader yang siap duduk di legislatif maupun eksekutif," tuturnya.

Hal itu, lanjut dia, memerlukan rambu berupa aturan yang mewajibkan semua partai melaksanakan diklat kader buat pencalonan. Meskipun sudah ada partai yang memberikan diklat bagi calonnya, selama ini masih banyak partai yang mencalonkan sosok di pemilu tanpa proses diklat atau kaderisasi.

"Yang sudah-sudah, (sosok yang terpilih melalui pemilu) ini masih banyak yang terlibat dengan kasus hukum. Artinya, ini menunjukkan bahwa kita masih belum siap dengan hasil pemilu yang sudah kita lakukan. Hasil pemilu ini belum sempurna, masih perlu perbaikan yang sangat ekstrim," katanya.

Halaman:

Editor: Hendro Susilo Husodo


Tags

Komentar

Artikel Rekomendasi

Terkini

Terpopuler

Pikiran Rakyat Media Network

X