Wacana Perluasan Kawasan Konservasi Tahura Djuanda Kembali Mengemuka Usai Kunjungan Presiden Jokowi

- 11 November 2018, 16:37 WIB

BANDUNG, (PR), - Rencana perluasan kawasan konservasi Taman Hutan Raya (Tahura) Ir Djuanda, kembali mengemuka. Wacana tersebut muncul setelah romobongan Presiden RI Joko Widodo, datang bersama Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, hadir di Tahura Djuanda, Minggu 11 November 2018. 

Kepala Balai Pengelola Tahura Djuanda Lianda Lubis mengatakan, dalam kesempatan tersebut, Menteri Siti Nurbaya meminta rekonsiliasi kerjasama pengelolaan Kawasan Bandung Utara sebagai kawasan konservasi dan wisata alam, kepada pihak Tahura serta Perhutani yang saat itu menghadirkan Direktur Umumnya, Denaldy Mulino Mauna. 

"Kerja sama ini bisa dilihat dari kajian sebelumnya apakah penyerahan lahan atau pengelolaan atau lainnya. Yang penting ini harus dibahas dan diselesaikan kata menteri. Saya sempat bersamalan dengan Dirut Perhutani untuk kesepakatan tersebut di hadapan menteri. Beliau juga mengatakan Tahura Djuanda sudah sangat bagus, kalau pengelolaan KBU seperti Tahura, KBU akan lebih bagus sebagai kawasan konservasi, "ujar Lianda. 

Maka dari itu, lanjut Lian, Perhutani dengan Tahura Djuanda harus membicarakan rekonsiliasi tersebut. Terutama soal kerja samanya, yang kemungkinan bisa berupa penyerahan lahan atau lainnya. 

"Saya diminta untuk menyusun detil usulan dari Tahura. Mungkin saya juga harus bicara dengan pak Gubernur gimana-nya. Saya harus bikin tim yang baru," kata dia. 

Usulan ini (perluasan tahura), tambahnya, pernah diusulkan tahun 2008. Setelah sepuluh tahun mungkin ada kajian baru dan penilaian baru. 

"Saya harus buatkan itu nanti saya sampaikan pada Pak Gubernur. Baru saya bicarakan lagi dengan Perhutani dan kementrian. Ini poin yang sangat penting kedatangan presiden, KBU harus benar-benar jadi kawasan konservasi dan wisata alam yang benar-benar terkelola modern, "ucapnya. 

Sebelumnya, rencana perluasan Taman Hutan Raya Ir H Djuanda semesetinya tidak perlu diperdebatkan. Pasalnya sudah ada aturan yang mengikat soal perluasan lahan Tahura yang masih mengakomodir kegiatan masyarakat.

Artinya masyarakat yang memanfaatkan lahan tersebut tidak akan kehilangan kegiatan mereka seperti bertani dan berkebun, selama mengindahkan aturan konservasi. 

Halaman:

Editor: Novianti Nurulliah


Tags

Terkini

Terpopuler

Pikiran Rakyat Media Network

X