Speed Bumper Alias Polisi Tidur Kewenangan Dishub, Warga Jangan Asal Buat

- 18 September 2018, 11:49 WIB
PENGENDARA sepeda motor melintasi Speed Bumper (polisi tidur) di jalan Permana Timur, Kecamatan Cimahi Utara, Kota Cimahi, Selasa 18 September 2018. Masyarakat tidak berhak membuat atau memasang speed bumper di ruas jalan raya manapun karena sudah ada regulasi yang mengatur pemasangan penghambat kecepatan kendaraan tersebut.

CIMAHI, (PR).- Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Cimahi menegaskan masyarakat tidak asal memasang "polisi tidur" atau speed bumper di ruas jalan di Kota Cimahi. Pemasangan speed bumper menjadi kewenangan Dishub Kota Cimahi dengan merujuk pada aturan berlaku. 

Kepala Bidang Lalu Lintas Dishub Kota Cimahi Endang mengatakan hal itu, Selasa 18 September 2018.  "Pembuatan speed bumper kewenangan Dishub. Kita himbau masyarakat tidak memasang sendiri karena ada standar teknisnya," ujarnya, di Kompleks Pemkot Cimahi Jalan Raden Demang Hardjakusumah Kota Cimahi.

Aturan tentang "polisi tidur" tertuang dalam Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Speed bumper dibuat untuk mengurangi kecepatan kendaraan hingga meminimalisir kecelakaan lalu lintas dan hanya boleh dipasang di jalan lingkungan dan jalan kota kelas III.

"Kita secara perlahan akan coba membenahi. Nanti pas kita pasang lagi sekalian kita informasikan bahwa jalan kota itu tidak boleh dipasang speed bumper (polisi tidur -red)," kata Endang menegaskan.

Sementara untuk jalan kota yang dilarang untuk dipasang speed bumper, maka akan disiasati dengan pemasangan pita kejut atau speed trap. "Fungsinya sama, meski ukurannya lebih kecil sehingga tidak terlalu menghambat laju kendaraan," ucapnya.

Dishub Kota Cimahi mengajukan anggaran untuk pembuatan sarana dan prasarana penunjang jalan khususnya jalan yang baru diperbaiki. Anggaran yang nilainya sekitar Rp 800 juta itu diajukan dalam Anggaran Pendatapan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Kota Cimahi tahun 2018.

"Seiring diperbaikinya sejumlah titik jalan se-Kota Cimahi otomatis harus ada sarana penunjang seperti marka jalan yang harus dipersiapka. Kita sudah mengusulkan ke dewan untuk dialokaskan di anggaran perubahan sekitar Rp 800 juta," ujar Endang. 

Anggaran tersebut akan dimanfaatkan untuk memasang marka jalan seperti zebra cross, pembatas jalan dan speed trap di sejumlah titik jalan se-Kota Cimahi. "Kebutuhannya sesuai lokasi jalan yang diperbaiki, kita penuhi sarana prasarana perhubungannya," tuturnya.

Rehabilitasi

Sebelumnya, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) saat ini tengah melakukan pengerjaan rehabilitasi sejumlah ruas jalan. Saat ini ada sekitar 17 ruas jalan yang sedang dilakukan perbaikan dengan sistem overlay atau lapis perkerasan tambahan untuk lapis jalan awal yang rusak atau tidak sempurna.

Halaman:

Editor: Ririn Nur Febriani


Tags

Komentar

Artikel Rekomendasi

Terkini

Terpopuler

Pikiran Rakyat Media Network

X