Selasa, 31 Maret 2020

Terungkap, 41 Persen Perusahaan di Cimahi Langgar Aturan Pengelolaan Limbah

- 15 Mei 2018, 13:55 WIB

"Proses penindakan yang berjenjang seperti pengawasan, pembinaan hingga masuk pengadilan menjadi kesulitan tersendiri. Sebab hal itu memperlama penindakan terhadap pabrik yang melanggar, Perlu ada pemangkasan birokrasi dan regulasi," kata Yusep.

Yusep menuturkan, hingga saat ini pabrik-pabrik yang sudah didatangi masih beroperasi dan membuang limbah ke sungai. Namun, pihaknya mengaku tidak mau menyerah dan akan terus menindak pabrik tersebut. "Mereka tetap beroperasi, kewenangan kami tidak sampai penindakan," ucapnya.

Limbah cair
 
Sebelumnya, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kota Cimahi mengakui masih banyaknya perusahaan di Kota Cimahi yang memiliki andil dalam mencemari lingkungan, terutama limbah cair yang bermuara pada pencemaran Sungai Citarum. Diharapkan pemerintah mengedepankan upaya pembinaan untuk meningkatkan kesadaran pelaku industri menjaga lingkungan dan mengurangi pencemaran.

"Kami sendiri mengakui ada saja temuan di lapangan kalau ada perusahaan melakukan pelanggaran dengan mencemari lingkungan dan pelanggaran lain. Tapi  untuk hal-hal seperti itu bisa dilakukan pembinaan," ujar Ketua Apindo Kota Cimahi Roy Sunarya. 

Roy menilai, pencemaran tidak bisa dituding apakah didominasi perusahaan dibawah naungan Apindo atau diluar anggota. Saat ini, dari 600 industri yang ada di Kota Cimahi dan kebanyakan terkonsentrasi di wilayah selatan  yang masuk menjadi anggota Apindo kurang dari 10 persen atau hanya sekitar 40 perusahaan.

Dari semua industri yang melakukan pencemaran ke Sungai Citarum, lanjut Roy, sebanyak 90 persen industri disinyalir tidak memiliki Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL). Artinya hanya 10 persen yang mengelola limbah melalui IPAL

loading...

"Apakah dari 90 persen itu anggota Apindo atau bukan, tidak bisa dipastikan. Namun, diakui untuk kesalahan anggota kami yang tidak mengelola limbah dengan baik tidak diberikan sanksi, paling hanya konsultasi. Karena tugas Apindo itu untuk membela industri dan menyampaikan aspirasi kepada pemerintah," ucap Roy .

Roy mengklaim Apindo tidak tinggal diam melihat segala bentuk pelanggaran oleh industri. Pihaknya memanfaatkan jaringan dengan konsultan, ahli lingkungan, dan LSpM untuk bisa mengawasi dan membina industri.

"Tentu tidak didiamkan, kita carikan solusinya seperti apa. Makanya untuk pabrik-pabrik yang jadi anggota Apindo harus menyerahkan data-data perusahaan, biar monitoringnya mudah dan bisa dilakukan secara berkala. Untuk penjadwalan pembinaan sendiri tidak ada waktu rutin, hanya ketika memang dibutuhkan saja," kata Roy.

Pihaknya terus mengimbau agar industri lain yang belum tergabung dalam Apindo agar segera menjadi anggota. Paling tidak, ungkap Roy, industri di dalam naungan Apindo aktivitasnya bisa terpantau.

Halaman:

Editor: Ririn Nur Febriani

Tags

Komentar

Terkini

Terpopuler

Pikiran Rakyat Media Network

X