Kamis, 2 April 2020

Terungkap, 41 Persen Perusahaan di Cimahi Langgar Aturan Pengelolaan Limbah

- 15 Mei 2018, 13:55 WIB

Ditegaskannya, bila dalam rentan waktu tiga bulan instruksi tidak digubris, maka akan ada penindakan hukum yang tegas terhadap perusahaan yang melanggar.

"Diakui, sejauh ini masih banyak perusahaan di Kota Cimahi yang berlaku nakal, dengan membuang limbah secara langsung ke sungai tanpa melalui proses IPAL yang baik. Imbasnya, pabrik di Kota Cimahi menjadi salah satu penyumbang pencemaran DAS Citarum. Makanya, kita terus mengajak pelaku industri bagaimana agar lingkungan menjadi lebih baik dengan mengolah limbah sesuai aturan sebelum dibuang," kata Ajay.

Diharapkan klarifikasi dan evaluasi hasil pengawasan ini dapat merubah pola pikir para pelaku usaha di Kota Cimahi. "Daripada setelah ditindak harus ditutup," katanya.

Tak dikelola dengan baik

Sementara itu, Satgas Citarum Harum mengungkap lebih 20 perusahaan pabrik di wilayah Kota Cimahi dan Kabupaten Bandung membuang limbah langsung ke Sungai Citarum. Pabrik tersebut memiliki Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) namun tidak dikelola dengan baik.

"Sekitar 16-17 pabrik berada di Cimahi, sisanya di Kabupaten Bandung. Sebetulnya mereka punya IPAL tapi tidak dikelola dengan baik. Sehingga keluar airnya masih kotor," ujar Komandan Sektor 21 Satgas Citarum Harum TNI AD Kolonel Inf Yusep Sudrajat.

loading...

Menurut Yusep, kondisi pencemaran lingkungan atau sungai di Cimahi oleh limbah pabrik tergolong parah. "Cimahi sangat parah, hampir semua seperti itu (buang limbah ke sungai) dari ratusan pabrik," katanya. 

Yusep menuturkan, seharusnya perusahaan mengelola limbah menggunakan IPAL dengan baik. Namun, perusahaan lebih memilih memangkas pengeluaran pengelolaan limbah dan menggelontorkan limbah langsung ke badan sungai. 

Menurut Yusep, seluruh pabrik yang didatangi sudah diberi garis polisi untuk penyidikan dan penyelidikan. Namun, setelah 24 jam bisa dibuka kembali. 

Yusep mengatakan, pabrik yang membuang limbah ke sungai bisa ditutup sesuai putusan inkrah dari pengadilan. Namun, yang menjadi hambatan dalam proses penegakan hukum terhadap pabrik yang melanggar adalah hasil uji sample limbah yang diambil Dinas Lingkungan Hidup lama terbitnya.

Halaman:

Editor: Ririn Nur Febriani

Tags

Komentar

Terkini

Terpopuler

Pikiran Rakyat Media Network

X