Belum Terima Laporan Kerugian, Polda Jabar Tetap Antisipasi Skimming

- 28 Maret 2018, 07:42 WIB

CIMAHI, (PR).- Meski masyarakat resah dengan kasus skimming yang menimpa nasabah Bank Rakyat Indonesia (BRI), Polda Jabar mengklaim sejauh ini belum ada laporan korban yang mengalami kerugian akibat skimming di wilayah hukumnya. Namun jajaran Polda Jabar tetap berkoordinasi dengan Mabes Polri untuk mengantisipasi kasus tersebut.

"Sampai sekarang belum ada laporan korban, mudah-mudah tidak ada," kata Kapolda Jabar Inspektur Jenderal Agung Budi Maryoto, disela-sela kunjungan kerja ke Polres Cimahi Jalan Jenderal Amir Mahmud Kota Cimahi, Rabu 28 Maret 2018.

Polda Jabar melalui tim dari Direktorat Kriminal Khusus akan berkoordinasi dengan Mabes Polri sebagai antisipasi kasus skimming tersebut.  "Nanti tim dari Ditrekrimsus akan koordinasi dengan Mabes Polri, karena untuk kasus skimming ini harus menggunakan IT," ujar Agung.

Sebelumnya, Polda Jabar melalui Ditreskrimsus mengintruksikan jajaran di seluruh Jabar untuk berkoordinasi dengan jajaran perbankan termasuk BRI. Hal itu perlu dilakukan untuk antisipasi kasus kejahatan skimming data nasabah yang menyebabkan masyarakat bisa kehilangan uangnya.

Hal tersebut termasuk melakukan pemeriksaan pada seluruh mesin ATM untuk memastikan skimmer tidak dipasang di mesin ATM. Serta melakukan pengamanan lebih ketat di kawasan perbankan demi keamanan masyarakat. 

loading...

Monitoring Hoax Pilkada

Sementara itu terkait berita hoax selama masa tahapan Pilkada, Agung mengingatkan masyarakat agar bijak dalam menggunakan media sosial. Berita hoax terkait pilkada ataupun hal lainnya bakal diproses secara hukum karena menimbulkan keresahan masyarakat dan berpotensi mengganggu keamanan pesta demokrasi tersebut.

"Pesta demokrasi itu harus senang, jangan masyarakat dibuat susah. Berita hoax menimbulkan resah di masyarakat, kita harus kawal pilkada serentak aman dan nyaman bagi semua," ujar Agung.

Menurut Agung, 3 indikator suksesnya penyelenggaraan pilkada terutama tingginya angka partisipasi publik dalam menggunakan hal pilih, penyelenggara pilkada yaitu KPU dan Panwaslu selaku wasit bersikap profesional netral, serta pihak keamanan yaitu Polri dibantu TNI juga harus netral. 

Halaman:

Editor: Ririn Nur Febriani


Tags

Komentar

Artikel Rekomendasi

Terkini

Terpopuler

Pikiran Rakyat Media Network

X