Sabtu, 18 Januari 2020

Menaker: Angka Pengangguran di Titik Terendah Sejak Era Reformasi

- 4 Maret 2018, 14:05 WIB
HANIF Dhakiri di Rakernas Ikatan Alumni Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (IKA PMII) di Balai Latihan Kerja, Lembang, Minggu 4 Maret 2018.*

NGAMPRAH, (PR).- Angka pengangguran di Indonesia saat ini mencapai 5,5 persen, yang merupakan titik terendah sejak era reformasi. Guna menekan kesenjangan kompetensi tenaga kerja, Kementerian Ketenagakerjaan RI pun tengah mengkaji program pendanaan bagi para korban pemutusan hubungan kerja, berikut juga keluarganya.

Demikian disampaikan Menteri Ketenagakerjaan Muhammad Hanif Dhakiri di sela-sela acara Rapat Kerja Nasional Ikatan Alumni Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (Rakernas IKA PMII) di Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Minggu 4 Maret 2018. Menurut dia, persoalan kemiskinan dan ketimpangan sosial masih menjadi pekerjaan rumah pemerintah.

"Dari periode ke periode, rezim ke rezim yang lain, dan sekarang juga ini masih menjadi tantangan bagi pemerintah. Walaupun secara statistik, sekarang ini kan kemiskinan dan ketimpangan sosial menurun. Angka pengangguran juga menurun, bahkan sekarang itu 5,5 persen. Itu angka terendah sejak Indonesia memasuki era reformasi," katanya.

Hanif menilai, salah satu penyebab kemiskinan dan ketimpangan sosial adalah masalah gap kompetensi atau ketimpangan kompetensi tenaga kerja. Seseorang itu miskin, kata dia, karena pendapatannya yang rendah. Pendapatannya rendah, karena pekerjaannya tidak berkualitas. Pekerjaannya tidak berkualitas, karena pendidikan dan keterampilannya rendah.

"Kenapa pendidikan dan keterampilannya rendah, karena dia miskin. Mutar begitu terus, kan? Oleh karena itu, diperlukan suatu terobosan untuk meningkatkan kompetensi masyarakat. Yang pertama adalah penguatan akses dan mutu, vocational training dan retraining, sehingga setiap orang berkesempatan untuk meningkatkan skil," katanya.

Dengan demikian, lanjut dia, maka orang yang berpendidikan rendah tetap berkesempatan meningkatkan kemampuannya, sehingga kariernya dapat berkembang. Yang kedua, kata Hanif, ialah kebijakan sosial untuk mendukung penguatan akses dan mutu vocational training dan retraining tersebut.

"Nah, di situ ada dua kebijakan sosial yang sedang dikaji pemerintah. Skills development fund, itu skema mengenai pembiayaan pelatihan. Jadi, kalau ada akses dan mutu pelatihan yang sudah bagus, orang datang ke tempat pelatihan kan pertanyaan yang pertama itu siapa yang mendanai pelatihannya? Yang kedua, adalah unemployment benefits. Ini semacam dana bantalan sosial untuk korban PHK," katanya.

Peningkatan kapasitas

Dia menerangkan, kajian tersebut dimaksudkan agar korban PHK tetap isa mengikuti pelatihan untuk meningkatkan kapasitasnya. Pelatihan itulah yang didanai oleh pemerintah melalui skills development fund. Apabila korban PHK itu sudah berkeluarga, maka pemerintah turut menjamin kebutuhan keluarganya melalui unemployment benefits.

Halaman:

Editor: Hendro Susilo Husodo

Komentar

Terkini

Terpopuler

Jawa Barat Network

X