Rabu, 26 Februari 2020

Eksepsi Buni Yani Ditolak, Sidang Berlanjut

- 11 Juli 2017, 06:25 WIB
TERDAKWA perkara dugaan pelanggaran Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), Buni Yani saat menjalani sidang lanjutan di Gedung Arsip, Jalan Seram, Kota Bandung, Selasa 11 Juli 2017. Dalam sidang tersebut majelis hakim Pengadilan Negeri Bandung menolak eksepsi yang diajukan Buni Yani terhadap dakwaan jaksa.*

BANDUNG, (PR).- Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Bandung akhirnya memerintahkan kepada jaksa untuk menghadirkan saksi-saksi dan melanjutkan persidangan ini masuk pada pokok perkara. Hal tersebut menyusul keputusan majelis hakim yang menolak semua nota keberatan atau eksepsi yang diajukan terdakwa Buni Yani terkait kasus dugaan pelanggaran Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)‎.

Sidang putusan sela yang dipimpin Majelis Hakim M Saptono digelar di Gedung Perpustakaan dan Kearsipan, Jalan Seram, Kota Bandung, Selasa 11 Juli 2017. Dalam keputusannya, Saptono menyebutkan, eksepsi yang diajukan terdakwa Buni Yani tidak bisa diterima.

"Menimbang bahwa eksepsi terdakwa tidak bisa diterima. Maka majelis hakim memerintahkan jaksa penuntut umum (JPU) untuk melanjutkan persidangan," kata Saptono dalam sidang. Majelis hakim kemudian memerintahkan JPU dari Kejati Jabar untuk mulai menyiapkan pokok perkara dan memasuki pemeriksaan saksi-saksi.

Dalam eksepsi sebelumnya Buni Yani, menegaskan ia tidak pernah memotong penggalan video mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok terkait surat Al-Maidah ayat 51. Ia hanya menyebarkan video tersebut. Sehingga terdakwa dengan tegas membantah sangkaan dalam Pasal 32 ayat 1 Undang-Undang ITE yang dimasukan JPU.

"Kami keberatan (ditolaknya eksepsi) dengan ini. Tapi keberatan ini akan kami sampaikan dalam sidang lanjutan nanti," kata kuasa hukum Buni Yani, Aldwin Rahardian dalam sidang terbuka tersebut.

Buni Yani dikawal massa

Seperti sidang sebelumnya, JPU menerapkan UU No 11 tahun 2016 tentang ITE. Aturan itu merupakan perubahan dari Pasal 28 ayat 2 UU No 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Selain itu, JPU juga meerapkan Pasal 32 ayat 1 UU ITE. Pasal 32 ini yang kemudian ditolak terdakwa karena sebelumnya tidak ada dalam pokok penyidikan.

JPU menganggap terdakwa melakukan pelanggaran UU ITE karena telah mengubah merusak, menyembunyikan informasi eletronik milik orang lain maupun publik berupa video pidato Ahok di Kepulauan Seribu pada 27 September 2016.‎ Saat ini, Ahok sudah berstatus terpidana.

Dalam sidang tersebut, Buni Yani kembali dikawal dengan puluhan massa dari Aliansi Pergerakan Islam (API) Jawa Barat. Massa berekerumun di bahu jalan dengan melakukan orasi dan membentangkan spanduk dukungan untuk terdakwa Buni Yani ini.

Saptono menambahkan, sidang bakal dilanjutkan pada Selasa pekan depan (18 Juli 2017) dengan mendengarkan keterangan saksi dari JPU.***

Halaman:

Editor: Yedi Supriadi

Tags

Komentar

Terkini

Terpopuler

Pikiran Rakyat Media Network

X