Belum Ada Desa di Bandung Barat yang Cairkan Dana Desa

- 5 April 2017, 11:59 WIB

NGAMPRAH, (PR).- Hingga awal April ini, belum ada satu pun desa di Kabupaten Bandung Barat yang mencairkan pendapatan dana transfer berupa dana desa dan alokasi dana desa. Soalnya, 165 desa yang ada di Bandung Barat belum ada satu pun yang memenuhi persyaratan pencairannya.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bandung Barat, Wandiana, menuturkan bahwa mereka berupaya melakukan sejumlah upaya percepatan penetapan peraturan desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Di antaranya, kata dia, ialah dengan melaksanakan peluncuran pencairannya, sehingga desa yang lain ikut termotivasi.

"Sebenarnya saya ingin launching minggu pertama April ini. Kalau masih belum ada yang memenuhi persyaratan, mudah-mudahan launching bisa dilakukan minggu kedua. Ini kan tergantung kepala desa dan kesiapan dari masing-masing desa. Jadi, kami tidak akan menunggu semua desa siap. Launching itu buat simbolis, desa-desa lain termotivasi," kata Wandiana.

Selain mengadakan peluncuran, dia melanjutkan, Dinas PMD juga telah meminta para camat untuk membentuk tim evaluasi APBDes, karena camat mendapat kewenangan dari bupati untuk melakukan evaluasi APBDes. Beberapa hal yang perlu dievaluasi, sebut dia, di antaranya ialah skala prioritas dana desa, rencana anggaran biaya kegiatan fisik dana desa, dan penghasilan tetap kades, perangkat desa, dan bendahara.

"Hasil evaluasi APBDes dituangkan dalam berita acara sebagai dasar penerbitan keputusan camat tentang evaluasi APBDes. Jika camat tidak menerbitkan keputusan camat itu selama 20 hari terhitung setelah disampaikan, maka peraturan desa tentang APBDes dapat ditetapkan," terangnya. Wandiana menjelaskan, pada 2017 ini dana desa untuk seluruh desa di Bandung Barat berjumlah sekitar Rp 152 miliar, sedangkan alokasi dana desa berjumlah sekitar Rp 118 miliar. "Buat masing-masing desa besarannya bervariatif. Namun, untuk dana desa dari pusat rata-rata desa di Bandung Barat menerima sekitar Rp 900 juta, ada yang lebih dan kurang," ujarnya.

Dia mengatakan, jika desa sudah mencairkan pendapatan desa dari dana transfer maka anggaran desa berjumlah sekitar Rp 1,5-1,9 miliar. Dengan anggaran tersebut, dia berharap setiap desa dapat memanfaatkannya untuk kepentingan pembangunan, baik secara fisik maupun nonfisik. "Kepala desa selaku pemegang kekuasaan keuangan dan aset desa harus bisa mengoptimalkan dananya untuk kepentingan masyarakat. Jangan sampai ada laporan penyelewengan anggaran atau bahkan dikorupsi demi kepentingan pribadi. Soalnya, seiring dengan peningkatan anggaran di desa, maka tuntutan akan transparansi pun semakin tinggi," katanya.

Dia berharap, persyaratan pencairan bukan hanya bisa dipenuhi secepatnya, tetapi juga selengkap-lengkapnya. Di antara persyaratan itu ialah surat pengantar camat, salinan peraturan desa tentang RKPDes dan APBDes, salinan keputusan camat, laporan penyelenggaraan pemerintahan desa, dan rekening desa. "Buat penghasilan tetap kepala desa, perangkat desa, dan bendahara, dalam aturan sudah disebutkan bahwa nilai penghasilan kepala desa itu Rp 3,15 juta, sekretaris desa Rp 2,2 juta, kasi/kaur Rp 1,89 juta, kadus Rp 1,575 juta, dan bendahara Rp 1,5 juta. Selain mendapat penghasilan tetap, kepala desa, perangkat desa, dan staf juga berhak mendapat sejumlah tunjangan," katanya.***

Editor: Hendro Susilo Husodo


Terkini

Terpopuler

Pikiran Rakyat Media Network

X