Sabtu, 6 Juni 2020

Penegakan Hukum Kejahatan Lingkungan Belum Efektif

- 23 November 2016, 03:12 WIB
BANJIR akibat meluapnya sungai Citarum menggenangi sebagian Desa Dayeuhkolot, Kecamatan Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung, Selasa 1 November 2016 silam.*

BANDUNG, (PR).- Jabar sudah mempunya perangkat regulasi yang memadai untuk menjerat penjahat lingkungan. Sayangnya, penegakan hukumnya belum efektif. Direktur Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Jabar Dadan Ramdan mengatakan, dari sisi regulasi, komitmen terhadap lingkungan di Jabar sudah maju. Ia menyebut sejumlah produk hukum, di antaranya Perda tentang Lingkungan Hidup dan Penataan Lingkungan, Dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH; salah satu amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009), dan SK Gubernur tentang Satgas PHLT. Tak hanya itu, regulasi dan kebijakan yang dilahirkan Pemprov Jabar kerap dijadikan contoh oleh daerah lain. Apalagi, pemprov melengkapi regulasi itu dengan instrumen hingga ke tingkat daerah, dengan tim dan personelnya. Namun, menurut dia, penegakan hukum masih belum efektif berjalan karena minimnya konsolidasi antaranggota satgas. ”Polda Jabar juga kadang tidak mendukung. Ketika ada pencemaran, pemerintah tahu, polda juga tahu, seharusnya langsung sidik, jangan menunggu aduan. Satgas juga harus bekerja karena ini soal penegakan hukum. Selama ini, administrasi kan ada di pemerintah, seharusnya dari hulu sudah dicegah. Ke BPLHD, kalau kira-kira perizinan itu enggak bener, ya jangan keluarkan Amdal, jangan acc,” tuturnya saat berbicara di seminar lingkungan bertema ”Bagaimanakah Arah Penegakan Hukum Lingkungan di Jawa Barat?” Kegiatan itu digelar di Aula Barat Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Selasa, 22 November 2016. Selain itu, ia juga menyarankan penambahan personel penyidik pegawai negeri sipil dan dukungan dana APBD. Bagaimanapun, penegakan hukum harus ditopang oleh dana yang cukup. ”PPNS plus polda dan kejati harus aktif, bagaimana updating terhadap apa yang dilakukan provinsi,” ujarnya. Satu hal yang juga tak kalah penting adalah pelibatan publik. Kepala Subdirektorat II pada Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jabar Ardiansyah mengungkapkan, selama ini, polisi seolah-olah berperan sebagai ”pemadam kebakaran”. Mereka baru dilibatkan ketika masalah sudah sedemikian kompleks. Padahal, permasalahan lingkungan tidak bisa ditangani secara parsial, dari sekadar pelaku kejahatannya. ”Memang betul, sudah capek (kerja), ternyata vonis cuma sedikit. Kenyataannya begitu,” katanya. Ia tak memungkiri adanya indikasi praktik mafia dalam penegakan hukum lingkungan. Meskipun demikian, Ardiansyah menegaskan bahwa masalah lingkungan bukan hanya masalah polisi menghukum karena pelaku kejahatan lingkungan belum tentu jera. ”Yang jadi mahal itu bagaimana menghentikan dan menyadarkan pelaku. Kalau itu tidak terjadi, ya sama juga bohong,” ucapnya. Hal senada dinyatakan Kepala Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (BPLHD) Jawa Barat Anang Sudharna. Ia mengatakan, sudah beberapa kali menjalankan operasi penegakan hukum. Hasilnya, ada perusahaan yang dijatuhi sanksi administrasi, ada pula yang diajukan ke peradilan. ”Tapi, kebanyakan mentah di pengadilan, bebas murni, atau hanya diganjar vonis singkat,” tuturnya. Ketua Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Jabar Agung Suryamal Sutisno mendukung upaya pemerintah dalam penegakan hukum lingkungan. ”Pemerintah perlu fokus dengan aturan terhadap industri, jangan sampai dilanggar pengusaha. Jangan sampai ada celah pengusaha. Saya setuju dengan sanksi. Saya, sebagai ketua Kadin, meminta agar ada langkah objektif dengan audit IPAL biar pengusaha betul-betul memahami dan pemerintah bisa melihat secara jernih. Jangan sampai ini hanya jadi kesalahan pengusaha,” katanya.***

Editor: Novianti Nurulliah


Tags

Komentar

Artikel Rekomendasi

Terkini

Terpopuler

Pikiran Rakyat Media Network

X