63 Ribu Karyawan Kahatex Terancam Dirumahkan

- 29 Juli 2016, 13:15 WIB
HERIYANTO (32) memerhatikan aliran Sungai Cikijing yang tercemar limbah industri dari PT Kahatex di Kampung Ciherang, Desa Jelegong, Kecamatan Rancaekek, Kabupaten Bandung.*
HERIYANTO (32) memerhatikan aliran Sungai Cikijing yang tercemar limbah industri dari PT Kahatex di Kampung Ciherang, Desa Jelegong, Kecamatan Rancaekek, Kabupaten Bandung.*

BANDUNG, (PR).- PT Kahatex bersama dua perusahaan tekstil lainnya mengirim surat ke Presiden Republik Indonesia memohon perlindungan hukum terkait putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandung. Putusan tersebut dinilai bisa berdampak pada dirumahkannya 63 ribu karyawan Kahatex. "Suratnya sudah kami layangkan sebulan lalu. Selain PT Kahatex, ada juga PT Insan Sandang, dan PT Five Star," kata kuasa hukum PT Kahatex, Andi Nababan, Jumat 29 Juli 2016. Menurut Andi, surat tersebut berisi memohon perlindungan dan terobosan hukum sehubungan adanya putusan hakim PTUN Bandung tentang penundaan pelaksanaan izin pembuangan limbah cair. "Putusan tersebut sangat berisiko. Dari itulah, kami minta perlindingan yang juga tembusannya dikirim ke para menteri DPR dan lembaga lainnya," ujarnya. Akibat adanya putusan yang dibacakan Selasa 24 Mei 2016 lalu tersebut, PT Kahatex terkena dampaknya. "Dampaknya sudah nyata, banyak order yang ditunda sejak putusan itu. Berdasarkan perhitungan perusahaan, sudah 10 persen mengalami penundaan," ujarnya. Masalah itu juga berdampak pada pabrik garmen di Jawa Barat. "Sebanyak 80 persen (pabrik) garmen di Jawa Barat benangnya dipasok dari PT. Kahatex. Pembeli yang mengetahui adanya putusan pengadilan itu membatalkan ordernya karena mungkin takut bermasalah karena benangnya berasal dari PT Kahatex," ujarnya. hal itu bisa berefek dirumahkannya karyawan. Menurut Andi, karyawan di PT Kahatex saat ini berjulmah 63 ribu dan tersebar di Kahatex Rancaekek, Kahatex Solokan Jeruk, dan Kahatex Cijerah. "Dampaknya multiefek. Bisa saja dalam waktu dekat dirumahkannya karyawan, bila tidak ada kepastian hukum dalam masalah tersebut," katanya. “Tentu saja kalau dibiarkan begini, akan timbul keresahan. Bagaimana nasib 63 ribu karyawan. Dari itulah, kami menyurati presiden minta kepastian hukum," katanya. Ditempat yang sama, Manajer Umum PT Kahatex Ludi Suteja menyatakan, PTUN Bandung memenangkan gugatan koalisi masyarakat melawan limbah dengan pihak tergugat yaitu Pemkab Sumedang, PT Kahatex, PT Five Star, dan PT Insan Sandang Internusa. Dalam putusan disebutkan, Pemkab Sumedang bersalah atas surat putusannya yang memberikan izin pembuangan limbah cair ke sungai Cikijing kepada PT Kahatex, PT Five Star, dan PT Insan Sandang. "Jadi dalam putusan itu, produk hukum Pemkab Sumedang yang salah bukan karena kami salah dalam mengelola limbah. Makanya kami ingin meluruskan," ujarnya. Menurutnya, pihaknya berkomitmen dalam pengelolaan limbah. Dari 113 hektare, seluas 7 hektare lahan pabrik dialokasikan untuk instalasi pengolahan limbah cair. "Jadi, kami tidak bermain-main dalam pengelolaan limbah karena selalu dimonitor klien dari 76 negara," katanya.***

Editor: Yedi Supriadi


Tags

Terkini

Terpopuler

Pikiran Rakyat Media Network

X