Rabu, 26 Februari 2020

Revisi Perda KBU Ditetapkan, Aktivis Lingkungan Beraksi

- 29 Februari 2016, 04:44 WIB
SEJUMLAH massa yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Cekung Bandung melakukan aksi unjukrasa didepan Gedung DPRD Jabar, Jln. Diponegoro, Kota Bandung, Senin (29/2/2015). Dalam aksinya mereka menolak pengesahan Raperda Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Bandung Utara, dan segera dibuat Perda Penataan Ruang.*

BANDUNG, (PRLM).- Rencananya pembahasan revisi Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat tentang Kawasan Bandung Utara (KBU) akan ditetapkan melalui sidang pleno oleh DPRD Jabar, Senin (29/2/2016) ini. Namun, penetapan itu ditentang para pemerhati lingkungan Bandung. Seratusan massa akan menggelar aksi unjuk rasa di halaman Gedung DPRD Jabar, Jalan Diponegoro, hari ini. Massa terdiri dari perwakilan Wahana Lingkungan Hidup, Dewan Pemerhati Kehutanan dan Lingkungan Tatar Sunda, Lembaga Bantuan Hukum Bandung, Aliansi Masyarakat Bandung Utara, dan lainnya. Aliansi pemerhati cekungan Bandung ini mengkritik penetapan revisi yang bertentangan dengan Perda Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Jawa Barat no.22/2010 Pasal 61. "Rencana tata ruang Kawasan Strategis Provinsi Bandung Utara dalam pasal tersebut, harus dibuat perda, bukan revisi. Artinya, Perda lebih kuat supaya senada dengan RTRW," kata Topan Suranto, salah satu pemerhati lingkungan. Di dalam perda revisi, kata dia, memandatkan rencana tata ruang dengan konteks pengendalian di KBU. Hal ini dinilai berbeda dengan Undang-undang no.26/2007 tentang Penataan Ruang. Di sana disebutkan, bahwa rencana tata ruang terdiri dari tiga bagian, yaitu perencanaan ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan. “Pengendalian itu harusnya melalui perencanaan dan pemanfaatan ruang,” katanya. Topan juga menegaskan, secara filosofis dalam RTRW Provinsi juga harus melihat Kawasan Strategis Nasional (KSN) cekungan Bandung. Sementara KSN Cekungan Bandung masih digodok rancangan peraturan presidennya. Artinya, jika ditetapkan saat ini, DPRD dinilai terlalu memaksakan aturan yang bertentangan dengan peraturan di atasnya. “Kami akan mengupayakan yudisial review kalau akhirnya ditetapkan,” ucap Topan. Di samping itu, ia pun menyatakan pihaknya berkonsultasi dengan Kementerian Tata Ruang dan Agraria juga Kementerian Dalam Negeri.(Gita Pratiwi, Novianti Nurulliah/A-147)***


Editor: Gita Pratiwi A

Tags

Komentar

Terkini

Terpopuler

Pikiran Rakyat Media Network

X