Pikiran Rakyat
USD Jual 14.020,00 Beli 14.118,00 | Sebagian cerah, 30.2 ° C

Hati-hati Sanksi Melanggar Kawasan Tanpa Rokok Mulai 1 Januari 2020

Sarnapi
ILUSTRASI.*/  DOK. PR
ILUSTRASI.*/ DOK. PR

SOREANG, (PR).- Untuk mengoptimalkan implementasi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR), Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung menerbitkan Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 89 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda KTR, dan Keputusan Bupati (Kepbup) Nomor 700/Kep-523-Dinkes/2019 Tentang Pembentukan Satuan Tugas (Satfgas) Penegak KTR. Satgas akan mulai melakukan penindakan kepada mereka yang melanggar mulai 1 Januari 2020.

Hal tersebut disampaikan Asisten Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat (Ekjah) Kabupaten Bandung H. Marlan, di kompleks Pemkab Bandung, Senin, 11 November 2019.  "Untuk Perda KTR sudah kami sosialisasikan dari awal 2018 setelah ditetapkan oleh DPRD. Setelah satu tahun sosialisasi, lalu terbit Perbup Nomor 89 Tahun 2018 terkait juklaknya," ujar Marlan.

Sedangkan Satgas Penegak KTR baru terbentuk di bulan September 2019, yaitu melalui Keputusan bupati. "Kemudian kami juga perlu mengadakan pelatihan dan bimbingan teknis, yang baru terlaksana di bulan Oktober. Insyaa Allah per 1 Januari, satgas sudah mulai dapat melakukan penindakan,” tutur Marlan.

Dalam jangka dua bulan ini, kata Marlan, pihaknya terus melakukan sosialisasi yang dilakukan oleh Satgas, baik di tingkat kabupaten maupun di tingkat kecamatan. "Sampai saat ini, anggota satgas baru berjumlah 60 personil. Satgas terdiri dari unsur pemerintah daerah, instansi vertikal, institusi terkait, orgmas (organisasi kemasyarakatan) dan LSM (lembaga swadaya masyarakat) yang peduli kesehatan,” katanya.

Dalam perda, ditentukan delapan KTR yang terbagi menjadi dua kriteria. Lima KTR dilarang menyediakan tempat khusus merokok (smoking area) dan merupakan KTR yang bebas asap rokok hingga batas terluar.

“Fasilitas Layanan Kesehatan, tempat proses belajar, tempat anak bermain, rempat Ibadah dan angkutan umum, tidak boleh menyediakan smoking area. Bahkan dalam radius 100 meter dilarang melakukan aktivitas yang berhubungan dengan rokok, baik itu merokok, menjual, membeli, memproduksi maupun mengiklankan produk rokok,” ujar Marlan.

Sedangkan tiga KTR lainnya, diperbolehkan menyediakan smoking area. Di antaranya Tempat Kerja, Tempat Umum dan Tempat Lainnya yang ditetapkan. “Kami contohkan di kawasan pemkab ini, dibuat beberapa gazebo khusus untuk para perokok. Jadi intinya, Perda KTR dibuat bukan untuk melarang orang merokok, tapi membatasi orang merokok agar memberikan kenyamanan bagi mereka yang tidak merokok,” tuturnya.

Sementara  Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Bandung,  Kawaludin  menambahkan, masyarakat yang melanggar Perda KTR akan mendapatkan sanksi, mulai dari sanksi administratif sampai pidana. "Sanksi administratif diberikan bagi lima KTR yang menyediakan smoking area. Sanksinya berupa teguran lisan, tertulis, penghentian kegiatan sementara, penghentian kegiatan tetap, penyitaan kendaraan dan/atau denda," katanya.

Sedangkan sanksi pidana kurungan paling lama tujuh hari atau denda paling tinggi Rp. 500 ribu, akan dikenakan kepada orang yang merokok dan membeli rokok di KTR, dan untuk pimpinan atau penanggungjawab KTR yang tidak menerapkan Perda KTR di instansinya.

“Kemudian sanksi pidana kurungan paling lama tujuh hari atau denda paling tinggi Rp. 50 juta, untuk setiap orang yang menjual, mengiklankan, mempromosikan, memproduksi dan/atau memperagakan rokok di KTR. Per tanggal 1 Januari, jajaran kami akan mulai melakukan penindakan, kami berharap informasi ini dapat diketahui masyarakat secara luas,” ucap Kawaludin.***

Bagikan: