Pikiran Rakyat
USD Jual 14.037,00 Beli 14.135,00 | Berawan, 20.8 ° C

Pemilik Kendaraan Penunggak Pajak Diburu Tahun Depan

Novianti Nurulliah
BPKB/DOK. POLRI
BPKB/DOK. POLRI

BANDUNG, (PR).- Jumlah Kendaraan Tidak Melakukan Daftar Ulang (KTMDU) di Jawa Barat saat ini mencapai 4,9 juta unit atau 25 persen dari total kendaraan bermotor di Jawa Barat yaitu sekira 16 juta. Di antara KTMDU di Jabar, terdapat kendaraan milik pemerintah atau kendaraan dinas.

Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Jabar akan menyisir KTMDU tersebut tahun depan.

"KTMDU kami kejar, masih ada hak tagih. Jumlah KTMDU 25 persen dari total kendaraan. Kami akan sisir semua tahun depan dan dua bulan ini kita persiapan dulu," ujar Kepala Bapenda Jabar Hening Widiatmoko dalam acara Jabar Punya Informasi di Gedung Sate, Kota Bandung, Jumat 8 November 2019.

Menurut dia, KTMDU di Jabar terdiri atas kendaraan pribadi, kendaraan umum, dan kendaraan dinas. Kendaraan dinas tersebut tidak hanya milik pemerintah provinsi, tapi juga milik pemerintah kota/kabupaten.

"Tahun depan yang kami sisir ASN dulu atau non-ASN yang dibayar APBD. Pemerintah kabupaten/kota (harus terlibat menyisir KTMDU) karena ada bagi hasil," kata dia.

Hening mengatakan, saat ini belum ada data pasti klasifikasi KTMDU dari kendaraan pribadi, umum, dan dinas. Melalui penyisiran, hal itu akan diketahui.

Hening mengatakan, KTMDU merupakan salah satu potensi pendapatan daera. Pajak kendaraan bisa dikatakan sebagai tulang punggung sumber pendapatan Pemprov Jabar.

Sementara itu, terkait sektor otomotif tahun 2019 yang alami perlambatan. Dalam laporan Gaikindo disebutkan, penjualan kendaraan tahun ini kecil kemungkinan mencapai target.

"Kondisi makro ekonomi berpengaruh pada sisi mikro ekonomi, pajak kendaraan bermotor di Jabar juga (terpengaruh). Tahun politik 2019 membuat investasi ditahan, mennunggu (kepastian) pemerintah baru, (orang yang) hendak membeli kendaraan bermotor menunggu sehingga ada perlambatan, " ucap Hening.

Bapenda Jabar melakukan sejumlah upaya untuk mengejar pendapatan pajak kendaraan dengan mengadakan program satu bulan gratis (10 November-10 Desember) denda pajak kendaraan bermotor bagi penunggak pajak lebih dari lima tahun.

"Potensinya Rp 800 miliar untuk APBD perubahan 2019," ucap dia.***

Bagikan: