Pikiran Rakyat
USD Jual 14.004,00 Beli 14.102,00 | Berawan, 26.8 ° C

Bidan dan Tantangan Teknologi Informasi

Novianti Nurulliah
Ilustrasi.*/CANVA
Ilustrasi.*/CANVA

BANDUNG,(PR).- Bidan harus mampu menghadapi tantangan kemajuan teknologi informasi saat ini. Bidan harus menambah wawasan agar bisa menangani keluhan pasien yang sudah lebih dulu mencari informasi lewat internet.

"Tantangan bidan saat ini ya IT. Diakui memang saat ini tidak semua bidan paham IT, kadang pasien lebih tahu duluan dan kita harus mengikuti perkembangan itu melalui peningkatan pengetahuan,"ujar Ketua Ikatan Bidan Indonesia (IBI) Jawa Barat periode 2013-2018 Mien Ratminah pada Musyawarah Daerah XIV tahun 2019 di Hotel Mercure, Jalan Lengkong Besar, Kota Bandung, Kamis, 7 November 2019.

Menurut Mien, saat ini di Jabar terdapat sekitar 29.000 bidan yang tersebar di 27 kota dan kabupaten. Mereka hadir hingga di tingkat desa. Jumlah tersebut memang banyak, namun memang kurang merata, lebih banyak ada di kota.

Mien menuturkan, tak hanya tantangan soal IT yang harus dihadapi bidan, namun ada beberapa masalah klasik yang harus dihadapi bidan saat ini. Di antaranya masalah kebijakan dan soal pencairan klaim asuransi kesehatan milik pemerintah. Bidan bisa menerima sebulan setelah bahkan setahun setelah tindakan.

"Kendala bidan, ya berbda kan sama dulu, dari sisi kebijakan ada BPJS, ya di antara kita harus laksanakan BPJS dan klaim ke bidan kecil, pencairannya klaim bisa sebulan bahkan setahun baru dibayar. Belum lagi jika bidannya di desa, di mana yang melahirkan lebih sedikit," kata dia.

Meski demikian, lanjut Mien, sebagai bidan tugasnya memang pengabdian tidak mengejar nominal.

"Kami niat ngabdi, tugas ya jalani saja, Alhamadulillah kami semua sadar semua itu kewajiban," ujar dia.

MUSYAWARAH Daerah XIV tahun 2019 di Hotel Mercure, Jalan Lengkong Besar, Kota Bandung, Kamis, 7 November 2019.*/NOVIANTI NURULLIAH/PR

Dia menambahkan, saat ini pihaknya akan terus meningkakan kompetensi SDM bidan. Kedepan tingkatkan pendidikan D3 harus ke S1 dan profesi.

"Kompetensi dari IBI, ya ada yang namanya upate bidan ikuti perkembangan, hal itu wajib karena kita sistem pembinaan terstruktur, melakukan evaluasi , fasilitasi, assestmet, bagaimana proses dan standar input," kata dia.

Dengan adanya Undang-undang tentang kebidanan yang baru disahkan tahun ini, lanjut Mien, pihaknya akhirnya memiliki payung hukum yang jelas dan mendapatkan pengakuan dari negara. Mien pun berharap segera terbit aaturan turunannya di Jabar.

"Soal bidan ini sebelumnya ada permenkes, ada UU kesehatan, cuma kan itu umum tersebar, kalau di UU ada satu gimana kita, siapa kita pendidikan, kewenangan hak dan kewajiban itu diatur dalam satu sumber," kata dia.

Dia pun berharap pada pemerintah memberikan peluang mengembangkan diri, dan pemerataan sampai ke lapangan.***

Bagikan: