Pikiran Rakyat
USD Jual 14.037,00 Beli 14.135,00 | Berawan, 20.8 ° C

Bandung Pernah Menjadi Kota dengan Kawasan Kumuh Paling Luas

Satira Yudatama
PELAJAR berjalan di sekitar pemukiman pinggir rel stasiun kereta api Cikudapateuh, Kota Bandung, Kamis, 7 November 2019.*/ADE BAYU INDRA/PR
PELAJAR berjalan di sekitar pemukiman pinggir rel stasiun kereta api Cikudapateuh, Kota Bandung, Kamis, 7 November 2019.*/ADE BAYU INDRA/PR

BANDUNG, (PR).- Bandung termasuk dalam daftar kota dengan kawasan kumuh yang luas, berdasarkan data Kota Tanpa Kumuh (Kotaku). Bahkan, berdasarkan data tersebut,  Bandung sempat menjadi kota dengan kawasan kumuh paling luas.

Anggota Komisi C DPRD Kota Bandung dari Fraksi Nasional Demokrat yang terdaftar sebagai salah seorang anggota pansus rancangan Peraturan Daerah tentang Penangan Kawasan Kumuh, Rendiana Awangga mengaku sedih atas kabar Bandung yang memiliki kawasan kumuh yang luas. 

Rendiana yang akrab dengan panggilan Awang mengatakan, data Kotaku sempat mengemuka saat dalam rapat DPRD dengan Pemkot Bandung, beberapa waktu lalu. "Sangat menyedihkan saat mengetahui data Kotaku. Apalagi, baru saja ada rilis kajian Asian Development Bank yang tertuang dalam dokumen Asian Developmet Bank Outlook 2019, menunjukkan Bandung sebagai kota paling macet di Indonesia," ucap Awang di Bandung, Kamis, 7 November 2019.

Kini, DPRD bersama Pemkot Bandung tengah membahas rancangan Peraturan Daerah tentang perihal penanganan kawasan kumuh. Awang menyambut baik raperda itu, bagian bentuk kehendak politik (political will) Pemkot Bandung guna membenahi kawasan kumuh. "Hidup laik termasuk dalam hak azasi manusia, dijamin Undang-Undang Dasar. Penanganan kawasan kumuh perlu menjadi prioritas Pemkot Bandung," ucap Awang. 

Awang memaparkan, semula pihak eksekutif Kota Bandung mengusulkan rancangan perda dengan judul Penanganan Kawasan Kumuh. Pihak legislatif mengusulkan pengubahan judul, menjadi Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Perkotaan. Usulan pihak legislatif atas judul perda berdasarkan sejumlah pertimbangan, di antaranya, penyelerasan dengan Permen PUPR, serta aspek yang menyangkut konteks. Pihak legislatif berkeinginan, perda turut memuat poin langkah pencegahan, bukan hanya penanganan.

DPRD beserta Pemkot Bandung menargetkan rancangan perda tersebut bisa paripurna, paling lambat akhir Desember 2019. Setelah perda itu sah, Awang berharap, seluruh pemangku kepentingan di Kota Bandung menunjukkan konsistensi, dan mempererat kerja sama guna menyukseskan upaya mengentaskan persoalan kawasan kumuh. 

"Rancangan perda memuat sejumlah poin, di antaranya,  pencegahan atas pertumbuhan beserta perkembangan kawasan kumuh, peningkatan kualitas, penyediaan tanah untuk penanganan kawasan kumuh, sistem pendanaan beserta pembiayaan, koordinasi pemerintah daerah dengan provinsi berikut pusat, membangun kemitraan dan mendorong peran serta dengan masyarat," tutur Awang. 

Sekretaris Dinas Perumahan Kawasan Permukiman, Pertanahan, dan Pertamanan (DPKP3) Kota Bandung, Agus Hidayat menyatakan,  Bandung sebagai kota dengan kawasan kumuh paling luas berdasarkan data Kotaku berlaku pada 2015. Ketika itu, luas kawasan kumuh di Kota Bandung mencapai 1.457,45 hektare. 

Pemkot Bandung, ucap Agus, menjalankan berbagai upaya guna mengatasi kawasan kumuh sejak 2015. Kini, tinggal terdapat 717 hektare kawasan kumuh di Kota Bandung, tersebar di 112 kelurahan. "Untuk data terkini, belum tahu Bandung berada di perangkat berapa. Data terbaru peringkat luasan kawasan kumuh pada suatu kota belum ada‎," kata Agus. 

Untuk kawasan kumuh yang masih terjumpa, Agus mengatakan, bakal segera beroleh penangan dengan program Kotaku, juga program dari APBD Kota Bandung.  Melalui program Kotaku, pemerintah pusat mengeluarkan anggaran Rp 123,5 miliar dalam rangka menata kawasan kumuh di Kota Bandung. 

DPKP3 Kota Bandung menarget, 717 hektare kawasan kumuh yang masih ada saat ini bisa tuntas pada 2019. Andaikan masih tersisa, kami segera menyelesaikan pada 2020. "Kami menggenjot penuntasan kawasan kumuh pada 81 kelurahan dari Program Kotaku. Membarengi pelaksanaan program Kotaku, kami juga melancarkan berbagai program penataan kawasan kumuh dengan sumber APBD, di ataranya melalui PIPPK, Rutilahu. Agar persoalan kawasan kumuh segera tuntas, kami tengah mencari peluang dana  CSR," kata Agus.***

Bagikan: