Pikiran Rakyat
USD Jual 14.032,00 Beli 14.130,00 | Sedikit awan, 21.8 ° C

Buruh Kota Cimahi Minta UMK 2020 Naik 13,2%

Ririn Nur Febriani
KETUA DPRD Kota Cimahi Achmad Zulkarnaen membacakan surat rekomendasi penolakan kenaikan UMK 2020 dengan formulasi PP 78/2015 tentang Pengupahan ditengah aksi buruh di depan gedung DPRD Kota Cimahi Jalan Dra Djulaeha Karmita, Kota Cimahi, Kamis 7 November 2019.*/RIRIN NF/PR
KETUA DPRD Kota Cimahi Achmad Zulkarnaen membacakan surat rekomendasi penolakan kenaikan UMK 2020 dengan formulasi PP 78/2015 tentang Pengupahan ditengah aksi buruh di depan gedung DPRD Kota Cimahi Jalan Dra Djulaeha Karmita, Kota Cimahi, Kamis 7 November 2019.*/RIRIN NF/PR

CIMAHI, (PR).- Ratusan buruh yang tergabung dalam Aliansi Serikat Buruh/Pekerja Kota Cimahi turun ke jalan, Kamis 7 November 2019. Mereka menolak Upah Minimum Kota (UMK) Cimahi 2020 mengacu Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan.

Sasaran aksi yaitu gedung DPRD Kota Cimahi, Jalan Dra Djulaeha Karmita, Kota Cimahi. Buruh melakukan konvoy dengan titik kumpul kawasan industri Kota Cimahi.

Ketua DPC Serikat Buruh Seluruh Indonesia (SBSI) Kota Cimahi, Asep Jamaludin mengatakan bahwa jajaran serikat buruh/pekerja se-Kota Cimahi sepakat menolak UMP 2020 yang kenaikannya sebesar 8,51 persen. "Kami menolak PP 78, sehingga kami jelas menolak UMK 2020," ujarnya.

Mekanisme penetapan UMK, lanjut Asep, sudah ditempuh lewat survey Kebutuhan Hidup Layak (KHL) ke sejumlah pasar di Kota Cimahi beberapa kali.
"Perhitungan kami, UMK harusnya mengacu KHL dengan perkiraan naik 7,9% dan laju pertumbuhan ekonomi 5,3% sehingga total kenaikan UMK 13,2 % untuk tahun 2020," jelasnya.

Besaran UMK Cimahi tahun 2019 sebesar Rp 2.893.074, naik sebesar 8,03 persen atau sekitar Rp 200 ribu dibanding UMK tahun 2018 sebesar Rp 2.678.028. Tahun lalu, inflasi nasional per Oktober sebesar 2,88 persen, sedangkan pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,15 persen.
Sedangkan, penetapan UMK sesuai PP 78 hanya mengacu inflasi dan pertumbuhan ekonomi nasional.

"Buat apa dilaksanakan penghitungan KHL dan rapat Dewan Pengupahan kalau datanya tidak dipakai," ucapnya. Dalam aksi ini, buruh juga menolak kenaikan iuran BPJS Kesehatan sebagaimana tertuang dalam Perpres 75/2019. Beberapa aspirasi tersebut disampaikan ke DPRD Kota Cimahi. "Kami minta rekomendasi agar disampaikan ke  DPR RI," ucapnya.

Pihaknya juga bakal menyampaikan aspirasi ke Pemkot Cimahi.Terutama, menagih janji politik Wali Kota Cimahi. "Ada 8 janji Walikota Cimahi saat buruh mendukung Ajay, akan kami tagih," tuturnya.***

Bagikan: