Pikiran Rakyat
USD Jual 14.032,00 Beli 14.130,00 | Sedikit awan, 23.1 ° C

Unjuk Rasa, Massa Protes Proyek Podomoro di Bojongsoang

Handri Handriansyah
SEJUMLAH warga melakukan aksi damai di depan kantor proyek pembangunan perumahan Podomoro Grup di Jalan Terusan Bojongsoang, Kabupaten Bandung, Selasa 5 November 2019.*/ADE MAMAD/PR
SEJUMLAH warga melakukan aksi damai di depan kantor proyek pembangunan perumahan Podomoro Grup di Jalan Terusan Bojongsoang, Kabupaten Bandung, Selasa 5 November 2019.*/ADE MAMAD/PR

SOREANG, (PR).- Ratusan massa memprotes pekerjaan proyek perumahan Podomoro Land di Jln. Raya Bojongsoang, Kabupaten Bandung, Selasa 5 November 2019. Kelompok yang mengatasnamakan organisasi masyarakat Manggala Garuda Putih Kabupaten Bandung itu, memprotes proyek karena dinilai banyak menimbulkan dampak negatif bagi warga sekitar dan pengguna jalan.

Mereka juga menuntut pengembang untuk menunjukan izin proyek yang diduga tidak sesuai ketentuan.

Juru bicara dari Biro Hukum Mangga Garuda Putih Kabupaten Bandung, Ijudin Rahmat mengatakan, dampak lingkungan dari aktivitas proyek Podomoro Land sudah sempat menimbulkan korban jiwa beberapa waktu lalu.

"Kejadiannya adalah truk pengangkut material proyek membawa tanah basah ke jalan warga, sehingga jalan menjadi licin dan terjadi kecelakaan," ujarnya tanpa menjelaskan kapan dan siapa korban dalam kejadian tersebut.

Menurut Ijudin, pihaknya sempat mempertanyakan tanggung jawab pihak Podomoro terkait kejadian tersebut. Namun Podomoro menyatakan bahwa mereka sudah memberi kompensasi kepada ahli waris korban.

"Masalahnya bukan kompensasi, tetapi bagaimana supaya tidak ada lagi korban. Sekalipun memiliki izin, seharusnya pelaksanaan pekerjaan tidak ceroboh sehingga ada tanah yang jatuh, jalan licin dan terjadi kecelakaan," tutur Ijudin.

Kata Ijudin, ada beberapa hal yang ganjil dalam perizinan proyek Podomoro Land Bojongsoang. "Selain ada lahan besar milik PT KA, wilayah ini merupakan lahan hijau basah yang seharusnya digunakan untuk pertanian sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 27 Tahun 2016 tentang Tata Ruang Kabupaten Bandung 2016-2026," ujarnya.

Ia mengatakan, aksi akan dilanjutkan dengan mengerahkan massa lebih besar sampai proyek ditutup. "Kami juga akan mempertanyakan perizinan Podomoro ke instansi terkait di Pemkab Bandung. kami juga akan minta klarifikasi ke PT KA kenapa mereka memberi izin kepada podomoro, sedangkan warga yang tinggal di bantaran rel justru digusur," kata Ijudin.

Tanggapan Podomoro Land

Mengomentari aksi tersebut, Staf Bagian Umum Podomoro Land Suhardi mengaku bersyukur aksi tersebut berlangsung dengan damai dan tertib. Ia pun mengaku menyerahkan sepenuhnya pengamanan aksi kepada pihak yang berwajib.

Terkait masalah perizinan yang dipertanyakan massa, Suhardi menegaskan bahwa pihaknya sudah mengantongi berkas perizinan lengkap. "Kalau tidak ada izin lengkap, kami tidak bisa jalan, pasti akan ditertibkan oleh instansi pemerintah," ucapnya.

Begitu juga terkait amdal, ia menyebut proyeknya sudah memperhitungkan saluran-saluran air masyarakat yang ada selama ini. Hal itu pun dipastikan dari hasil pemeriksaan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung yang secara rutin datang mengecek.

"Kami bekerja selalu diperiksa oleh instansi terkait. Bahkan terkadang dari lingkungan hidup datang tiba-tiba untuk inspeksi mendadak untuk memastikan apakah pekerjaan kami sesuai dengan kajian dan aturan atau tidak. Kami juga harus melakukan pelaporan rutin setahun dua kali," tuturnya.

Sementara terkait lahan PT KA, Suhardi menegaskan bahwa pihaknya memang sudah menjalin kerjasama dengan BUMN tersebut. Ia menilai bahwa tidak ada aturan yang melarang swasta bekerjasama dengan BUMN selama itu saling menguntungkan.

Menurut Suhardi, kerjasama dengan PT KA tidak lepas dari sejumlah wilayah di lokasi Proyek Podomoro Land memang ke depannya akan terlewati proyek jalur LRT. "Sebagai pendukung, kami akan membangun taman untuk jalur LRT tersebut," ucapnya.***

Bagikan: